Partai Amanat Nasional telah memberikan daftar inventaris masalah untuk rancangan undang-undang Pemilu. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Viva Yoga Mauladi, DIM ini sudah diserahkan pada Kamis (12/1/2017).
"Sudah kasih DIM, Kamis (12/1/2017)," kata Viva dihubungi, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Dalam DIM ini, Viva menerangkan, PAN mengusulkan Parlementary Threshold nol persen. Dasar pemikirannya, agar jumlah suara yang didapat partai politik bisa diakomodir dengan baik.
"Disproporsionalnya yang semakin tinggi maka akan mengurangi atau merendahkan tingkat representasi derajat keterwakilan. Itu akan menyebabkan suara sah nasional banyak yang hilang atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi," kata Viva dihubungi suara.com, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Dia menambahkan, ketika angka ini tidak disepakati, PAN mengembalikan Parlementary Threshold diangka 3,5 persen. Menurutnya, angka ini merupakan angka yang cukup untuk membentuk sistem presidensial yang cukup efektif, serta mampu menjadikan partai politik sebagai lembaga integrasi nasional perekat bangsa se-Indonesia.
Sedangkan untuk Presidensial Threshold, PAN menakar diangka nol persen. Alasannya, supaya menumbuhkan peluang regenerasi calon presiden yang akan berkompetisi, serta memberikan banyak pilihan kepada masyarakat.
"Untuk saat ini partai -partai yang dapat mengusung pasangan calon yang lolos Parlementary Threshold 3,5 persen. Biarkan partai-partai ini mengusung, toh nanti partai politik akan mengusung calonya, karena pertimbangan politk, elektabilitas dan logistik, tentu partai politik tidak mencalonkan sendiri-sendiri, pasti akan koalisi," kata Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu ini.
Baca Juga: Presidential Treshold Mau Dihapus, Ini Respon Presiden Jokowi
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'