Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan pemerintah soal Presidential Threshold tetap di angka 20 persen sampai 25 persen. Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan alasannya untuk efisiensi Pemilihan.
"PKS lihat sederhana. Bayangin kalau capres ada sejumlah itu bagaimana repotnya rakyat," kata Jazuli di DPR, Jakarta, Senin (16/1/2016).
Selain itu, dia menambahkan dengan angka Presidential Threshold tetap di angka 20 - 25 persen, hal ini akan menyederhanakan koalisi antar partai yang akan mencalonkan presiden.
"Jadi PKS ingin menyederhanakan koalisi. Kemudian memudahkan rakyat untuk melihat," kata dia.
Dia menambahkan, usulan ini merupakan masukan yang dibubuhkan dalam Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-undang Pemilu. Namun, dia mengatakan, usulan ini masih bisa berubah tergantung dari pembahasan dengan pemerintah.
"DIM itu akan dibahas dengan pemerintah, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Anggota Komisi I DPR ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam