Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan pemerintah soal Presidential Threshold tetap di angka 20 persen sampai 25 persen. Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan alasannya untuk efisiensi Pemilihan.
"PKS lihat sederhana. Bayangin kalau capres ada sejumlah itu bagaimana repotnya rakyat," kata Jazuli di DPR, Jakarta, Senin (16/1/2016).
Selain itu, dia menambahkan dengan angka Presidential Threshold tetap di angka 20 - 25 persen, hal ini akan menyederhanakan koalisi antar partai yang akan mencalonkan presiden.
"Jadi PKS ingin menyederhanakan koalisi. Kemudian memudahkan rakyat untuk melihat," kata dia.
Dia menambahkan, usulan ini merupakan masukan yang dibubuhkan dalam Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-undang Pemilu. Namun, dia mengatakan, usulan ini masih bisa berubah tergantung dari pembahasan dengan pemerintah.
"DIM itu akan dibahas dengan pemerintah, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Anggota Komisi I DPR ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
-
Jawaban Menpar Widiyanti Usai Diberi Nilai 50 Oleh Anggota DPR: Subjektif, Cuma Satu Orang
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo