Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan pemerintah soal Presidential Threshold tetap di angka 20 persen sampai 25 persen. Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan alasannya untuk efisiensi Pemilihan.
"PKS lihat sederhana. Bayangin kalau capres ada sejumlah itu bagaimana repotnya rakyat," kata Jazuli di DPR, Jakarta, Senin (16/1/2016).
Selain itu, dia menambahkan dengan angka Presidential Threshold tetap di angka 20 - 25 persen, hal ini akan menyederhanakan koalisi antar partai yang akan mencalonkan presiden.
"Jadi PKS ingin menyederhanakan koalisi. Kemudian memudahkan rakyat untuk melihat," kata dia.
Dia menambahkan, usulan ini merupakan masukan yang dibubuhkan dalam Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-undang Pemilu. Namun, dia mengatakan, usulan ini masih bisa berubah tergantung dari pembahasan dengan pemerintah.
"DIM itu akan dibahas dengan pemerintah, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Anggota Komisi I DPR ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting