Suara.com - Tim sukses pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Ferry Julianto menyindir lembaga survei yang menempatkan Anies-Sandi di posisi terbawah.
Seperti diantaranya lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research Center (SRMC).
Dalam survei tersebut, pasangan Anies-Sandi berada di posisi terendah dibanding pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, serta pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Ferry mengatakan, dirinya sudah menghubungi pihak lembaga survei tersebut untuk meminta pertanggungjawabn hasil surveinya.
"Kayak lembaga Denny JA LSI, saya tanya ini datanya dari mana? Tapi mereka nggak bisa jelaskan secara rinci," ujar Ferry dalam diskusi bertajuk "Antara Survei dan Realitas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017).
"Sementara, SMRC saat saya tanya, mereka malah mengelak. Deni JA hanya aktif di Whatsapp, SRMC juga gitu. Meskipun kita tahu mereka ada di pihak mana, tapi kita pengen tahu pertanggungjawaban atas hasil survei," lanjutnya.
Meski begitu, dia menyambut baik hasil survei yang diselenggarakan Poltracking Indonesia dan Polmark Indonesia.
Pada hasil survei Polmark Indonesia, elektabilitas pasangan Anies-Sandi unggul dengan 25,3 persen. Sedangkan, pasangan Agus-Sylvi 23,9 persen dan Ahok-Djarot 20,4 persen.
Sementara hasil survei Poltracking menyebut elektabilitas Anies-Sandi tidak berbeda jauh dari pasangan pesaingnya yakni 28,63 persen, kemudian Ahok-Djarot 28,88 persen dan Agus-Sylvi sebesar 30,25 persen.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas, Milla Juga Dibantu Pelatih Lokal
"Pasangan kami ternyata tidak teridentik dengan pasangan nomor urut tiga. Di beberapa lembaga survei, petahana di nomor urut satu dengan selisih yang sangat besar. Padahal berangkat dari asumsi awal sebagian masyarakat ada yang menginginkan gubernur baru dan juga ada kasus penistaan agama," ujarnya.
Maka dari itu, dia menegaskan perlunya ada pertanggungjawaban dari sejumlah survei yang dipublikasikan kepada masyarakat.
"Kita butuh pertanggungjawaban. Ini penting. Untuk pasangan kami itu berharga, terutama berpengaruh pada psikolognya," paparnya.
Dalam diskusi tersebut hadir pula timses Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsudin. Sedangkan di kubu Ahok-Djarot, diwakili Jerry Sambuaga.
Selain itu, juga hadir Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, Direktur Polmarck Research Center, Eep Saefulloh Fatah, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu