Suara.com - Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan lima nama calon anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Patrialis Akbar yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait uji materi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
"Satu orang hakim konstitusi yakni Anwar Usman, satu orang anggota dari KY secara resmi akan segera kirim anggota MKMK dari unsur Komisi Yudisial, satu orang mantan hakim konstitusi Achmad Sodiki, satu orang guru besar dalam bidang ilmu hukum Bagir Manan dan satu orang tokoh masyarakat As'Ad Said Ali, beliau pernah menjadi wakil kepala BIN," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam jumpa pers di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Selanjutnya, mereka berembug untuk menentukan kepengurusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
"Kalau sudah terkonfirmasi semuanya, maka akan segera membentuk struktur yang sudah kita bentuk lima orang personalia, siapa ketuanya akan dipilih. Nanti termasuk siapa yang akan menjadi sekretaris nanti. Nanti mereka yang akan tetapkan (kepengurusannya),"kata dia.
Majelis tersebut akan segera bekerja untuk memeriksa Patrialis, kemudian merekomendasikan kepada Dewan Etik untuk memberhentikan Patrialis secara tidak hormat jika ditemukan pelanggaran berat.
"Mereka akan memeriksa Patrialis, dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan serta mengambil keputusan akhir dalam rapat Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata Arief.
Dia menambahkan mekanisme kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilakukan selama 30 hari.
"Sidang pendahuluan 30 hari, ada tambahan 15 hari," paparnya.
Selain Patrialis, KPK juga menetapkan tiga orang menjadi tersangka dari sebelas orang yang diamankan pada Rabu (25/1/2016).
Ketiga tersangka yaitu Basuki Hariman, Kamaludin (perantara Patrialis dengan Basuki), dan Ng Fenny.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam
-
Bus Transjakarta Tabrakan dengan Truk di Cideng, Manajemen Pastikan Penumpang Selamat
-
DPR Ungkap Seabrek PR Besar Menko Polkam Djamari Chaniago, Salah Satunya Masalah Demokrasi Cacat!
-
Sengketa Nikel di Malut Memanas, Kubu PT WKM Ungkap Fakta Mencengangkan!