Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. [Antara/Puspa Perwitasari]
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Tapi, dia membantah pertemuan kali ini untuk membahas dugaan penyadapan percakapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang bermula dari persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.
"Biasa (bertemu). Tidak ada hubungannya dengan urusan itu," kata Syafruddin saat ditemui di kantor Sekretaris Kabinet.
Syafruddin mengatakan sampai sekarang belum ada konfirmasi mengenai isu tersebut.
Syafruddin memastikan institusinya tidak pernah melakukan penyadapan terhadap mantan Presiden keenam.
"Tidak ada, Polri sih nggak boleh melakukan itu (penyadapan pada SBY)," ujar dia.
Dia menegaskan bahwa penyadapan terhadap seseorang harus dilakukan dengan landasan hukum.
"Tidak bisa sembarangan, Polri hanya menyadap teroris dan gembong narkoba. Gembong narkoba yang kami sadap karena itu ada hukumnya, kalau nggak ada hukumnya nggak boleh," kata dia.
Terkait keinginan Yudhoyono agar Polri mengusut dugaan penyadapan dan menindak pelakunya, Wakapolri mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.
"Tidak sampai ke sanalah, beliau kan negarawan. Nanti saya cek sama Kapolda Metro Jaya ya," tutur dia.
"Nanti saya cek ke Kabareskrim, karena saya baru sampai dari luar. Saya belum tahu perkembangan situasi," Syafruddin menambahkan.
Tapi, dia membantah pertemuan kali ini untuk membahas dugaan penyadapan percakapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang bermula dari persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.
"Biasa (bertemu). Tidak ada hubungannya dengan urusan itu," kata Syafruddin saat ditemui di kantor Sekretaris Kabinet.
Syafruddin mengatakan sampai sekarang belum ada konfirmasi mengenai isu tersebut.
Syafruddin memastikan institusinya tidak pernah melakukan penyadapan terhadap mantan Presiden keenam.
"Tidak ada, Polri sih nggak boleh melakukan itu (penyadapan pada SBY)," ujar dia.
Dia menegaskan bahwa penyadapan terhadap seseorang harus dilakukan dengan landasan hukum.
"Tidak bisa sembarangan, Polri hanya menyadap teroris dan gembong narkoba. Gembong narkoba yang kami sadap karena itu ada hukumnya, kalau nggak ada hukumnya nggak boleh," kata dia.
Terkait keinginan Yudhoyono agar Polri mengusut dugaan penyadapan dan menindak pelakunya, Wakapolri mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.
"Tidak sampai ke sanalah, beliau kan negarawan. Nanti saya cek sama Kapolda Metro Jaya ya," tutur dia.
"Nanti saya cek ke Kabareskrim, karena saya baru sampai dari luar. Saya belum tahu perkembangan situasi," Syafruddin menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Rupiah Semakin Tak Berharga, SBY Beberkan Ciri Pemimpin yang Kuat
-
Film 'Kupilih Jalur Langit' Resmi Tayang di Bioskop Indonesia!
-
Kisah Owner Jejamuran, Buka Usaha di Usia 52 Tahun hingga Dua Kali Dipanggil ke Istana
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
SBY Ingat Kirim AHY dan 2 Prajurit Muda ke Lebanon, Kini Jadi Menteri-menteri Prabowo
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur