Populisme Mewabah di Eropa, Bagaimana Indonesia?

Suara.com - Laman media massa New York Times pada 28 Januari 2017 menyebutkan bahwa Eropa masih diwarnai kecemasan terkait sejumlah potensi guncangan pada tahun ini.

Sejumlah permasalahan yang diangkat media Amerika Serikat itu mengenai kondisi Eropa antara lain adalah pertanyaan terkait Brexit (keluarnya Inggris secara resmi dari Uni Eropa), Turki yang tidak lagi berkiblat ke benua biru tersebut, kondisi keuangan Yunani yang masih morat-marit, dan perbankan Italia yang masih rapuh.

Salah satu pertanyaan yang dikemukakan New York Times adalah "Will nationalist triumph elsewhere?" (Apakah nasionalis akan berjaya di tempat lain?), yang menyoroti sejumlah partai populisme di Eropa, yang memiliki agenda baik menentang persatuan Uni Eropa, maupun menyerang kaum imigran.

Partai-partai tersebut, seperti UKIP (Inggris), Front National (Prancis), Afd (Jerman), dan PVV (Belanda), semuanya menyebarkan ketakutan akan imigran yang dinilai tidak akan dapat menjalani hidup dan berintegrasi dengan nilai-nilai ala Barat.

Partai-partai ultranasionalis itu juga mengecam pandangan multikulturalisme yang dianggap sebagai tujuan yang utopia, alias tidak mungkin bisa diwujudkan.

Campuran yang mengerikan antara nasionalisme sempit dengan populisme itu dapat dipahami karena gerakan populis, sesuai namanya, hanya mengutamakan hal yang sedang populer atau tren.

Apalagi, Eropa juga saat ini masih mengalami dampak lanjutan dari krisis finansial global sejak 2008, yang membuat masyarakat di sana juga mencari "kambing hitam", dan sasaran yang termudah adalah imigran.

Memang tidak dapat dimungkiri pula bahwa konflik yang membara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada beberapa dekade awal abad ke-21 itu juga mendorong banyak orang untuk mengungsi dari area tersebut menuju negara-negara Eropa.

Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth dalam laporan "World Report 2017" yang dikeluarkan lembaga tersebut menyatakan bahwa meningkatnya gerakan populis di dunia Barat adalah karena publik mengalami ketidakpuasan dengan "status quo".

Baca Juga: Mobil Angkut Babi Selundupan dari Malaysia Diringkus

"Di Barat, banyak orang merasa tertinggal dengan perubahan teknologi, ekonomi global, dan ketimpangan yang terus berkembang," katanya.

Ditambah dengan sejumlah insiden terorisme yang mengerikan, lanjutnya, membuat beberapa anggota masyarakat merasa tidak betah berada di antara masyarakat yang beragam etnis dan budaya.

Tidak heran bila aktivitas nasionalisme sempit juga muncul, yang dampaknya adalah bangkitnya kembali xenofobia dan Islamofobia.

Hal tersebut mencemaskan karena pada saat ini, iklim seperti itu dapat memunculkan kembali fenomena "pemimpin kuat" yang dapat mengarah kepada kediktatoran, yang ujung-ujungnya juga bisa membungkam berbagai pihak yang tidak setuju dengan mereka.

Kenneth Roth berpendapat bahwa pola model mayoritarianisme seperti itu, yang menyerang prinsip "check & balances" yang membatasi wewenang sebuah pemerintahan, dinilai merupakan bahaya terbesar dari demokrasi saat ini.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya berbagai pihak meneguhkan komitmennya untuk membela nilai-nilai dasar hak asasi manusia.