Suara.com - Andi Zulkanain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, tidak menyampaikan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang dakwaan kasus “koruspi Hambalang” di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).
Choel mengungkapkan, sikapnya itu lantaran tak menemukan kejanggalan dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).
"Saya tidak mengajukan eksepsi yang mulia. Saya mengerti sepenuhnya apa yang didakwakan dan dibacakan untuk saya yang mulia," kata Choel, saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga perihal eksepsi.
Adik kandung Andi Alfian Mallarangeng tersebut hanya meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk menanggapi surat dakwaan terkait patgulipat proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) di Hambalang tahun 2010-2012 itu.
Dalam tanggapannya, Choel menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan, serta pengakuan kekhilafan yang dilakukannya. Dia juga siap bekerjasama dengan KPK dalam menuntaskan kasusnya tersebut.
"Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah mengakui menerima uang Rp2 miliar dan USD550 Ribu. Sebelum diminta, saya sudah kembalikan sejak Tahun 2013. Penerimaan itu betul-betul kehkhilafan, dan saya merasa bersalah. Maka, saya meminta maaf dan siap menanggung konsekuensi atas kekhilafan saya tersebut," kata Choel.
Dia juga menegaskan duduk perkara kasus tersebut, termasuk yang menjerat kakaknya Andi Alfian Mallarangeng. Dia mengakui, sang kakak yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah mengetahui adanya uang suap.
Untuk diketahui, KPK menetapkan Choel Mallarangeng sebagai tersangka kasus korupsi proyek P3SON Hambalang, 16 Desember 2015. KPK menduga Choel menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga merugikan keuangan negara.
Baca Juga: Polisi Tampar Buruh Perempuan, FPR Geruduk Mapolda Metro Jaya
Choel akhirnya disangkakan melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar