Sekda Jelaskan Bagaimana Sistem Triple Password Amankan APBD DKI

Dengan sistem triple password, APBD Pemerintah Provinsi Jakarta akan terproteksi sehingga kemungkinan untuk diubah-ubah untuk tujuan jahat sangat kecil. Sistem ini dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jakarta Saefullah mengakui betapa baiknya sistem tersebut untuk transparansi anggaran.

"Mengubah nggak bisa, kalau dia berubah itu ada waktu mengubah, tidak bisa. Misalnya sudah masuk nih, karena saya punya password, saya ubah sendiri, nggak bisa. Gubernur juga nggak bisa mengubah sendiri. Tapi kalau dia ada sesuatu yang nggak bagus, dia panggil kami ini apa maksudnya, tolong jelaskan panggil SKPD. Nanti pada forumnya, kami buka kegiatan ini dibuka kapan, pada forum apa kelihatan, jadi tidak bisa semaunya," ujar Saefullah di Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2017).

Sistem tersebut semata-mata dibuat dengan tujuan untuk menghindari korupsi anggaran. Sistem tersebut dikunci dengan password bersama lembaga BPK dan KPK. Dengan demikian, apapun program yang dibuat akan diketahui BPK dan KPK.

Saefullah bersyukur dengan adanya sistem e-budgeting.

"Jadi semuanya harus lewat pembahasan, sudah dibahas pun dengan dewan, kami bikin berita acara yang kami sepakati buat berita acara. Nanti anda teken dengan unsur pimpinan, saya juga teken, nanti staf yang masukin, berubahnya seperti itu," kata dia.

Saefullah mengatakan dengan sistem tersebut memungkinkan semua pembuatan program ketahuan BPK dan KPK.

"Dikasih buka supaya dia lihat, dikritisi program ini, ini bagus, setengah bagus, ini tidak bagus, tidak bagus keluarin dong. Alasannya sampaikan juga, nanti keluarnya kelihatan atas usul siapa menggunakan password siapa, siapa yang melakukan , kapan sampai jamnya juga kelihatan, semuanya diawasi KPK," kata dia.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendukung sistem e-budgeting untuk mengamankan APBD dari tangan-tangan jahat yang diterapkan pemerintah Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok-Djarot.

"Intinya apa yang diterapkan sekarang oleh pemda, pasti akan kami tingkatkan," kata Anies di posko Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat.

Anies belum bisa bicara lebih jauh mengenai sistem anggaran. Pasalnya, dia belum dilantik menjadi gubernur Jakarta.

"Cuma sekarang, kan kami masih nunggu keputusan KPUD," kata Anies.

Anies memastikan semua program kerja yang dia dan Sandiaga tawarkan ketika kampanye akan direalisasikan.

Jika yang telah dilakukan Ahok-Djarot baru sekitar 50 persen, pasangan Anies-Sandiaga akan bekerja 100 persen.

"Kalau Pak Ahok segini, ya kita seginilah," kata Sandiaga sambil memperagakan tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas.