Suara.com - Saat ini, elektabilitas Presiden Joko Widodo masih teratas. Jika hal tersebut tetap dipertahankan, Jokowi punya kans paling besar untuk kembali terpilih menjadi Presiden periode 2019-2024.
"Kalau dilihat dari survei yang kami lakukan. Sekarang ini, di daerah-daerah kami suka ada pertanyaan, siapa capres yang akan anda pilih. Jokowi sangat punya kans kalau dari sisi elektabilitas," kata Direktur Populi Center Usep S. Ahyar kepada Suara.com, Selasa (16/5/2017).
Nama-nama tokoh lain yang juga muncul dalam survei, antara lain Ketua Umum Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Tapi, tingkat elektabilitas mereka sekarang masih berada di urutan bawah Jokowi.
"Yang paling dominan sekarang menjelang 2019, menurut saya masih pertarungan klasik, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Usep.
Mengenai adanya indikasi untuk menjegal Jokowi di tengah jalan, Usep mengatakan dinamika politik sekarang memang bisa dibaca ke arah tersebut. Tetapi, menurut Usep, gerakan tersebut belum begitu besar.
"Kalau sekarang kita lihat, ada dinamika ke situ. Ada orang yang mungkin berkepentingan menjatuhkan Pak Jokowi di tengah jalan. Tapi menurut saya gerakan itu belum begitu besar. Argumentasi untuk menjatuhkan Pak Jokowi di tengah jalan itu agak susah," kata Usep.
Usep menyebut dinamika politik yang terjadi sekarang barulah pemanasan.
"Targetnya bukan untuk jegal di tengah jalan, Kan mekanisme untuk itu susah juga. Gerakan yang ada sekarang nggak masif. Tetapi masih akan ada sampai 2019," kata dia.
Menurut Usep dinamika yang berkembang sekarang merupakan bagian dari kampanye gratis buat lawan Jokowi. Lawan-lawan Jokowi, kata Usep, sedang berusaha agar nanti pada tahun 2019 semuanya mengkristal dan tinggal memicunya.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Ayo Pak JK Ajak Pak Jokowi Bicara
"Tinggal menendang ke gawang. Tapi, ini kan biasa bagi partai, bagi petahana. Itu pasti diserang di tengah jalan. Tapi target mereka bukan jatuhkan di tengah, tapi pas 2019," katanya.
Jokowi tetap harus waspada. Terutama karena sekarang ini sikap pemerintahan Jokowi atas sejumlah isu sedang mendapatkan banyak kritikan.
"Ini bisa jadi kelemahan pemerintahan Jokowi. Dari sisi bagaimana berbangsa dan bernegara. Ya soal toleransi dan sebagainya itu. Bagaimana kedewasaan berbangsa dan berpoltik. Itu kan harus dipikirkan. Kan pemerintah sampai hari ini seperti buntu," kata Usep.
Menurut Usep jika Jokowi tidak mengelola isu tersebut nanti bisa diposisikan menjadi partisan terhadap pihak tertentu sehingga pemerintah menjadi semakin susah gerak.
"Bahkan, netral pun dicurigai," katanya.
Usep menyarankan pemerintah harus tetap jalan di koridor yang benar agar tidak diposisikan berpihak.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!