Organisasi yang tergabung dalam Jaringan Ulama Muda Nusantara (Jumat) mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Koordinator Nasional Jumat Hadi Badori menuturkan keberadaan HTI bertentangan dengan dasar negara Indonesia.
"Karena memang sangat berbahaya dan bertentangan dengan dasar NKRI, Pancasila dan UUD 1945," ujar Hadi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Menurutnya, NKRI dan Pancasila sudah final dan tidak bisa ditawar.
"Tapi bagi kami Pancasila sudah di ijtihadkan oleh para ulama dan perlu dingat ulama hari ini tidak lebih pandai dan alim ulama daripada ulama pendiri bangsa," kata dia.
Hadi juga menambahkan ideologi HTI yang memiliki ideologi khilafah yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
"Memang mgkn seperti itu akan tetapi ideologi mereka yang sangat mengancam keutuhan NKRI. Ini yang perlu (diingat) jangan sampai kita melihat sesuatu itu dari kulitnya, tapi kita lupa substansinya yang lebih berbahaya sampai mengancam keutuhan NKRI," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengajukan permohonan pembubaran HTI kepada pengadilan. Upaya ini dianggap telah sesuai dengan koridor UU No 17 Tahun 2013 Tentang UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Baca Juga: Pengamat: Harusnya HTI Sudah Dibubarkan Sejak 10 Tahun Lalu
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO