Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangkal radikalisme dan ormas yang anti pancasila asalkan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang.
"Semua yang melawan NKRI dan Pancasila harus menghentikan diri," kata Muhaimin Iskandar seusai melantik Pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Barat di kota Mataram, Minggu.
Ia menilai, upaya pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus di ambil hikmah sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Karena, NKRI terbentuk melalui UUD 1945 dan Pancasila, bukan atas dasar khilafah.
"Usaha-usaha mimpi untuk membangun negara di luar NKRI akan sia-sia, apalagi dengan mimpi-mimpi sebetulnya yang tidak pernah realistis untuk membangun khilafah yang menjadikan Indonesia hanya bagian saja, maka khilafah tidak mungkin diterapkan Indonesia," jelasnya.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Cak Imin ini, mengajak anggota HTI bekerja dengan produktif dan tidak lagi mempersoalkan dasar-dasar negara, termasuk apa yang akan dilakukan pemerintah tentunya harus mendapat dukungan dari semua kalangan.
"PKB tentunya akan bersama pemerintah akan mengedepankan cara-cara dialog untuk memberikan penyadaran kepada teman-teman HTI, sehingga tidak salah jalan," terangnya.
Disinggung, apakah wacana pemerintah membubarkan HTI akan berimbas kepada ormas-ormas lainnya, Muhaimin mengatakan tidak akan ada lagi pembubaran ormas di luar HTI, namun rencana itupun harus sesuai dengan mekanisme perundang-undangan dan hukum yang berlaku melalui putusan pengadilan.
"Saya jamin tidak ada, kalaupun pembubaran HTI, harus melalui pengadilan," katanya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim