Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hamdi bahkan menilai rencana tersebut seharusnya dilakukan sejak dulu.
"Seharusnya memang HTI itu dari sepuluh tahun yang lalu dibubarkan. Karena terang-terangan mengusung khilafah," kata Hamdi kepada Suara.com, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Guru besar Fakultas Psikologi UI ini juga mempertanyakan kenapa pemerintah pada waktu itu memberikan legalitas hukum terhadap HTI. Hal ini yang akan menghambat pemerintah melakukan pembubaran sepihak.
"Tetapi kan Menkopolhukam dan jajarannya sudah mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan langkah hukum ke pengadilan untuk membubarkan HTI," ujar Hamdi.
Selama menggunakan instrumen hukum yang jelas, Hamdi berharap pemerintah tidak ragu melancarkan rencananya membubarkan HTI.
"Dukungan dari tokoh NU, Muhammadiyah dan tokoh masyarakat sipil lainnya sudah kuat mendukung pembubaran HTI," tutur Hamdi.
"Cuma kelompok prodemokrasi minta jangan sepihak. Harus dibubarkan lewat pengadilan," jelas Hamdi menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO