Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hamdi bahkan menilai rencana tersebut seharusnya dilakukan sejak dulu.
"Seharusnya memang HTI itu dari sepuluh tahun yang lalu dibubarkan. Karena terang-terangan mengusung khilafah," kata Hamdi kepada Suara.com, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Guru besar Fakultas Psikologi UI ini juga mempertanyakan kenapa pemerintah pada waktu itu memberikan legalitas hukum terhadap HTI. Hal ini yang akan menghambat pemerintah melakukan pembubaran sepihak.
"Tetapi kan Menkopolhukam dan jajarannya sudah mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan langkah hukum ke pengadilan untuk membubarkan HTI," ujar Hamdi.
Selama menggunakan instrumen hukum yang jelas, Hamdi berharap pemerintah tidak ragu melancarkan rencananya membubarkan HTI.
"Dukungan dari tokoh NU, Muhammadiyah dan tokoh masyarakat sipil lainnya sudah kuat mendukung pembubaran HTI," tutur Hamdi.
"Cuma kelompok prodemokrasi minta jangan sepihak. Harus dibubarkan lewat pengadilan," jelas Hamdi menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO