Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hamdi bahkan menilai rencana tersebut seharusnya dilakukan sejak dulu.
"Seharusnya memang HTI itu dari sepuluh tahun yang lalu dibubarkan. Karena terang-terangan mengusung khilafah," kata Hamdi kepada Suara.com, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Guru besar Fakultas Psikologi UI ini juga mempertanyakan kenapa pemerintah pada waktu itu memberikan legalitas hukum terhadap HTI. Hal ini yang akan menghambat pemerintah melakukan pembubaran sepihak.
"Tetapi kan Menkopolhukam dan jajarannya sudah mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan langkah hukum ke pengadilan untuk membubarkan HTI," ujar Hamdi.
Selama menggunakan instrumen hukum yang jelas, Hamdi berharap pemerintah tidak ragu melancarkan rencananya membubarkan HTI.
"Dukungan dari tokoh NU, Muhammadiyah dan tokoh masyarakat sipil lainnya sudah kuat mendukung pembubaran HTI," tutur Hamdi.
"Cuma kelompok prodemokrasi minta jangan sepihak. Harus dibubarkan lewat pengadilan," jelas Hamdi menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!