Penulis Buku Membongkar Proyek ala HTI, Ainur Rofik Al Amin di D'Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017). [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Mantan anggota organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Ainur Rofik Al Amin blak-blakan tentang HTI.
"Yang ingin saya katakan, HTI sering menggunakan dalil debatable, tetapi itu diyakinkan sebagai yang benar. Dia menggambarkan ingin menetapkan khilafah mulai zaman rasul. Dia memaksakan dalil. Itu yang saya sebut inagurasi dalil," kata Ainur di acara bedah buku karyanya yang bertajuk Membongkar Proyek Khilafah Ala HTI di Dhotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).
Itu sebabnya, Ainur mengingatkan masyarakat tak mudah percaya dengan dakwah pengikut HTI.
"Kalau anda ketemu Hizbut Tahrir jangan terlalu meyakini, itu hanya hasil ijtihadnya ulama mereka. Tapi sayangnya ini bagi pengikutnya dianggap kebenaran," kata Ainur.
Menurut Ainur pemikiran HTI mengandung rekayasa pemahaman seolah khilafah merupakan keharusan dalam ajaran Islam.
"Khilafah seolah sama dengan Islam. Kalau anda menafikan khilafah, anda menafikan Islam. Dia berusaha mengonstruksi untuk memperkuat ideologi khilafah," kata dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur.
Ainur mengungkapkan HTI mewajibkan anggota mempunyai buku wajib. Buku wajib tersebut, kata dia, merupakan panduan.
"Sebanyak 18 kitab. Di situ membicarakan bagaimana cara memasarkan khilafah mereka. Kemudian HTI dalam metodologinya, untuk memperoleh khilafah mereka memiliki cara, dan cara ini baku, istilahnya tarekah, dan cara ini wajib dilakukan karena meniru nabi," katanya.
Ainur juga menyoroti kaderisasi HTI. Dalam proses kaderisasi, kata Ainur, mereka mengajarkan dengan pedoman buku wajib tadi.
"Misalkan dengan metode taskif. Istilahnya membina atau mengkader. Mereka lebih serius dan tidak senang guyon. Mereka ditawari tentang gagasan HTI," kata Ainur.
HTI merupakan organisasi yang akan dibubarkan pemerintah karena dianggap anti Pancasila. HTI dinilai bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah, pemerintahan berasaskan hukum Islam.
"Yang ingin saya katakan, HTI sering menggunakan dalil debatable, tetapi itu diyakinkan sebagai yang benar. Dia menggambarkan ingin menetapkan khilafah mulai zaman rasul. Dia memaksakan dalil. Itu yang saya sebut inagurasi dalil," kata Ainur di acara bedah buku karyanya yang bertajuk Membongkar Proyek Khilafah Ala HTI di Dhotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).
Itu sebabnya, Ainur mengingatkan masyarakat tak mudah percaya dengan dakwah pengikut HTI.
"Kalau anda ketemu Hizbut Tahrir jangan terlalu meyakini, itu hanya hasil ijtihadnya ulama mereka. Tapi sayangnya ini bagi pengikutnya dianggap kebenaran," kata Ainur.
Menurut Ainur pemikiran HTI mengandung rekayasa pemahaman seolah khilafah merupakan keharusan dalam ajaran Islam.
"Khilafah seolah sama dengan Islam. Kalau anda menafikan khilafah, anda menafikan Islam. Dia berusaha mengonstruksi untuk memperkuat ideologi khilafah," kata dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur.
Ainur mengungkapkan HTI mewajibkan anggota mempunyai buku wajib. Buku wajib tersebut, kata dia, merupakan panduan.
"Sebanyak 18 kitab. Di situ membicarakan bagaimana cara memasarkan khilafah mereka. Kemudian HTI dalam metodologinya, untuk memperoleh khilafah mereka memiliki cara, dan cara ini baku, istilahnya tarekah, dan cara ini wajib dilakukan karena meniru nabi," katanya.
Ainur juga menyoroti kaderisasi HTI. Dalam proses kaderisasi, kata Ainur, mereka mengajarkan dengan pedoman buku wajib tadi.
"Misalkan dengan metode taskif. Istilahnya membina atau mengkader. Mereka lebih serius dan tidak senang guyon. Mereka ditawari tentang gagasan HTI," kata Ainur.
HTI merupakan organisasi yang akan dibubarkan pemerintah karena dianggap anti Pancasila. HTI dinilai bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah, pemerintahan berasaskan hukum Islam.
Komentar
Berita Terkait
-
Kelompok Diduga HTI Bikin Acara Undang Ribuan Anak Muda Di Taman Mini, Begini Kata TMII Dan Polisi
-
Dery Eks Bassist Vierra Pernah Terpengaruh Kelompok Radikal, Kafirkan Istri dan Presiden Jokowi
-
Bendera HTI Berkibar di Deklarasi Dukungan Anies Capres, PA 212: Ada Narasi Islamofobia dan Adu Domba
-
Eks Jubir HTI Duga ada Kampanye Hitam Saat Acara Deklarasi Dukung Anies Calon Presiden
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu