Suara.com - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan perlu dilihat secara objektif dan adil tentang tindakan persekusi. Menurutnya, ada penyebab hingga tindakan persekusi itu bisa terjadi.
Karenanya, dia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak adil dalam menyikapi masalah ini.
"Bahwa tindakan persekusi yang kemudian terjadi itu karena dibiarkannya mereka-mereka yang melakukan tindakan hukum yang lain, yaitu hatespeech, lalu pemfitnahan dan juga narasi kebencian, SARA terhadap beberapa tokoh umat Islam, Habib, setelah dilaporkan tidak ada tindakan apapun. Inilah yang kemudian menjadi mengambil tindakan sendiri," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Minggu (4/6/2017).
Pesekusi dianalogikan Wakil Ketua MPR ini asap dari tindakan fitnah dan hatespeech serta lainnya yang dibiarkan begitu saja. Karenanya, dia meminta penegak hukum bertindak adil dalam menegakkan hukum terhadap penyebab timbulnya tindakan persekusi.
Sehingga, sambungnya, tindakan persekusi yang muncul karena adanya ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum tidak akan terjadi lagi.
"Ini harus diselesaikan, selama gerakan tidak adil ini dilakukan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karananya saya berharap gerakan persekusi ini tidak terjadi. Ya lakukan lah tindakan terhadap merwka yang melanggar hukum termasuk fitnah kriminalisasi dan hatespeech kepada ulama dan sebagainya," tutur dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT