Suara.com - Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan, tidak bakal segan-segan membubarkan seluruh aksi maupun kegiatan yang digelar oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), setelah organisasi massa tersebut dinyatakan ilegal.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, HTI diminta tak lagi menggelar aksi massa maupun segala acara termasuk diskusi atau seminar.
“Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 dan badan hukum HTI dicabut, maka polisi punya dasar kuat untuk membubarkan aksi ataupun kegiatan mereka,” terang Setyo Wasisto, Senin (224/7/2017).
Ia mengatakan, seluruh jajaran kepolisian juga tidak bakal memberikan izin maupun menerima surat pemberitahuan HTI sebelum melakukan demonstrasi atau kegiatan lainnya.
“Kalau mereka melayangkan surat izin ataupun pemberitahuan demonstrasi, diskusi, seminar, atau apa pun, kami tidak mau mengakomodasinya. Kami tidak bakal memberi izin,” tandasnya.
Untuk diketahui, badan hukum HTI telah dicabut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) Wiranto, setelah penerbitan Perppu No 2/2017 tentang ormas.
HTI dinyatakan ilegal karena dianggap memunyai asas dan seluruh aktivitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Mereka juga disebut ingin mengganti sistem kenegaraan Indonesia dari republik menjadi khilafah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat