Sikap Aa Gym ke Perppu Ormas Seperti Ini

Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) berharap publik jernih melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Saya berharap semua pihak jernih melihat ini perbedaan pendapat dan kita mencari solusi terbaik," ujar Aa Gym acara Milad ke 42 tahun MUI di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Aa Gym menekankan semua pihak harus tetap menjaga semangat persaudaraan, meski berbeda pendapat dalam menanggapi Perppu Ormas.

"Kita harus punya semangat bersaudara semangat untuk solusi dan semangat untuk sukses bersama," ucap dia.

Menurut dia sikap pro dan kontra dalam menyikapi Perppu Ormas bukan berarti saling bermusuhan.

"Perbedaan pendapat bukan berarti musuh, perbedaan pendapat adalah jalan untuk bisa melihat kualitas pemimpin yang bijak dan dewasa," katanya.

Alumni 212 akan demo

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif mengatakan pada hari Jumat (28/7/2017) nanti, Alumni 212 akan melakukan aksi long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Konstitusi untuk mendesak mahkamah mengabulkan judicial review terhadap perppu. Dia menyebut aksi ini sebagai jihad konstitusional.

"Kami mengajak kepada umat Islam agar bangkit berjuang mengingatkan yang lupa, meluruskan yang menyimpang, dengan mendukung hakim MK untuk bersikap adil membatalkan perppu tersebut dan meminta Presiden mencabut perppu yang bertentangan dengan UUD 1945 dan kebebasan dalam berorganisasi dan berpendapat," kata Slamet yang juga juru bicara FPI di Masjid Al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan.

Slamet memperkirakan aksi massa lusa akan diikuti sekitar sepuluh ribu orang.

"Awalnya kami ingin long march dari Masjid Istiqlal ke Istana, tetapi karena judicial review yang disampaikan oleh Pak Yusril sudah mulai disidangkan di MK, maka bolanya sudah di MK," kata Slamet.

Slamet menyebut sudah ada 23 ormas yang menyatakan siap turun ke jalan pada hari Jumat.

"Sudah ada 23 Ormas yang sudah beri tahu kita akan ikut, ada dari iluni, GNPF, FPI, dan juga yang lainnya," kata Slamet.