Suara.com - Presiden Joko Widodo tak melarang kelompok Presidium Alumni 212 yang akan berunjuk rasa untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas Nomor 2 Tahun 2017, Jumat (28/7/2017) nanti. Namun ia mengarahkan agar bentuk penolakan itu dilakukan melalui jalur hukum.
"Kalau ada yang tidak setuju ya silahkan jalur hukum. Mekanisme hukum ada, kan ini negara hukum, saya kira dipersilahkan," kata Jokowi ditemui usai menghadiri acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
Dia menjelaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan tersebut untuk menjamin dan menjaga keamanan negara dalam keadaan sekarang maupun akan datang.
"Ini penting untuk keutuhan negara," ujar dia.
Maka dari itu, ia menyarankan kepada pihak-pihak atau kelompok yang menolak Perppu tersebut agar melakukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Perppu itu kini masih di tangan DPR untuk disahkan nanti melalui sidang Paripurna.
"Perppu ini kan masih dibahas di DPR, ini juga proses demokrasi," terang dia.
Sementara itu, Presidium Alumni 212 yang dipelopori oleh Ketua Dewan Penasehat PAN Amien Rais akan menggelar aksi demonstrasi menolak Perppu Ormas pada Jumat besok. Aksi akan dilakukan usai. Salat Jumat di Mesjid Istiqlal, Jakarta Pusat menuju Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak