Presiden Joko Widodo secara resmi melantik anggota Dewan Pengawas beserta Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Rabu (26/7/2017). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.
Sebanyak 7 anggota dewan pengawas dan 7 anggota badan pelaksana BPKH dilantik Presiden dalam kesempatan tersebut. Semuanya dilantik dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden itu pada 7 Juni 2017, menandakan bahwa BPKH telah secara resmi dibentuk dan beroperasi.
Dalam menjalankan tugasnya, BPKH akan bekerja dengan dasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Badan ini akan bertugas mengelola dana haji secara syariah dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, hasil yang optimal, transparan, dan akuntabel.
Adapun ketujuh anggota dewan pengawas yang dilantik tersebut ialah:
1. Yuslam Fauzi (ketua merangkap anggota)
2. Khasan Faozi
3. Mohammad Hatta
4. Marsudi Syuhud
5. Suhaji Lestiadi
6. Muhammad Akhyar Adnan
7. Abdul Hamid Paddu
Sementara ketujuh nama lain yang bertugas dalam badan pelaksana BPKH ialah:
1. Ajar Susanto Broto
2. Rahmat Hidayat
3. Anggito Abimanyu
4. Benny Witjaksono
5. Acep Riana Jayaprawira
6. A. Iskandar Zulkarnain
7. Hurriyah El-Islamy
Presiden Joko Widodo sendiri berharap agar dengan kehadiran badan baru ini pelayanan ibadah haji dapat semakin terus ditingkatkan. BPKH juga disebutnya akan lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan dana haji.
"Kita ingin pelayanan menjadi lebih baik lagi. Karena ini badannya akan lebih fleksibel dalam pengawasan dan pengelolaan, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan dari para haji kita," ujar Presiden setelah acara.
Presiden mengharapkan agar dana yang dikelola dapat diinvestasikan sehingga keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi biaya-biaya dalam ibadah haji.
Baca Juga: Temui Jokowi, Bank Dunia Tawarkan Bantuan Dana Infrastruktur
"Saya kira nanti badan ini bisa melihat, bagaimana negara-negara lain mengelola (dana haji). Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun terutama masyarakat yang ingin naik haji," ucap Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe