Presiden Joko Widodo secara resmi melantik anggota Dewan Pengawas beserta Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Rabu (26/7/2017). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.
Sebanyak 7 anggota dewan pengawas dan 7 anggota badan pelaksana BPKH dilantik Presiden dalam kesempatan tersebut. Semuanya dilantik dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden itu pada 7 Juni 2017, menandakan bahwa BPKH telah secara resmi dibentuk dan beroperasi.
Dalam menjalankan tugasnya, BPKH akan bekerja dengan dasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Badan ini akan bertugas mengelola dana haji secara syariah dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, hasil yang optimal, transparan, dan akuntabel.
Adapun ketujuh anggota dewan pengawas yang dilantik tersebut ialah:
1. Yuslam Fauzi (ketua merangkap anggota)
2. Khasan Faozi
3. Mohammad Hatta
4. Marsudi Syuhud
5. Suhaji Lestiadi
6. Muhammad Akhyar Adnan
7. Abdul Hamid Paddu
Sementara ketujuh nama lain yang bertugas dalam badan pelaksana BPKH ialah:
1. Ajar Susanto Broto
2. Rahmat Hidayat
3. Anggito Abimanyu
4. Benny Witjaksono
5. Acep Riana Jayaprawira
6. A. Iskandar Zulkarnain
7. Hurriyah El-Islamy
Presiden Joko Widodo sendiri berharap agar dengan kehadiran badan baru ini pelayanan ibadah haji dapat semakin terus ditingkatkan. BPKH juga disebutnya akan lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan dana haji.
"Kita ingin pelayanan menjadi lebih baik lagi. Karena ini badannya akan lebih fleksibel dalam pengawasan dan pengelolaan, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan dari para haji kita," ujar Presiden setelah acara.
Presiden mengharapkan agar dana yang dikelola dapat diinvestasikan sehingga keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi biaya-biaya dalam ibadah haji.
Baca Juga: Temui Jokowi, Bank Dunia Tawarkan Bantuan Dana Infrastruktur
"Saya kira nanti badan ini bisa melihat, bagaimana negara-negara lain mengelola (dana haji). Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun terutama masyarakat yang ingin naik haji," ucap Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka