Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi secara nasional.
"Dua hal yang penting adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan inflasi serendah-renndahnya," kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2017 yang dihadiri oleh semua kepada daerah di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
Jokowi menyampaikan inflasi Indonesia pada 2015 berada di angka 3,35 persen, kemudian pada 2016 berada pada angka 3,02 persen dan dikuartal satu berada pada angka kisaran 4 persen. Dengan begitu Jokowi mengklaim Indonesia sudah mulai masuk ke era inflasi rendah.
"Ini berkat saudara-saudara (pemerintah daerah dan instansi terkait) semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi," ujar dia.
Menurut dia pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara lain dalam keadaan ekonomi global yang sampai sekarang masih sangat berat, Indonesia berada di posisi tiga besar dibawah Cina dan India. Semua negara kini telah mengalami tekanan ekonomi.
"Negara kita di G-20 berada pada posisi tiga besar, di bawah RRC dan India. Ini patut kita syukuri," tutur dia.
Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung pada konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, daya beli masyarakat harus diikuti terus agar konsumsi tetap berada pada posisi yang diinginkan.
Selain itu terkait dengan belanja pemerintah, Jokowi mengingatkan Pemerintah Daerah khususnya para kepala daerah agar anggaran segera dibelanjakan.
"Hati-hati, kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Ini perlu saya ingatkan, biasanya daerah baik di kabupaten, kota, provinsi maupun pemerintah pusat itu mengeluarkan uang paling kebut-kebutan pada bulan-bulan diakhir tahun. Itu sudah bertahun-tahun berjalan, kalau sudah masuk bulan November atau Desember grojog-grojogan uang. Bayar ini, bayar ini, harusnya kan itu dimulai pengaturannnya pada bulan-bulan awal," kata dia.
Mantan gubernur Jakarta mengingatkan agar budaya suka menyimpan uang APBD di bank selama berbulan-bulan dihilangkan. Sebab peredaran uang di pasar jadi kering.
"Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD itu segera keluarkan. Jangan sampai sudah di transfer dari pusat DAU-nya misalnya, tidak segera digunakan. Sehingga peredaran uang di daerah jadi sedikit," ujar dia.
Tingkatkan Investasi dan Ekspor Komoditi
Jokowi juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya dan meningkatkan ekspor komoditi. Dua hal ini merupakan kunci pengelolaan ekonomi.
"Sebbab kita tidak mungkin mendongkrak yang pertumbuhan ekonomi dari loncatan APBD, nggak mungkin. Kuncinya dua ini, bagaimana menggenjot ekspor, bagaimana menggenjot investasi," tambah dia.
Meski dia mengakui, ekspor komoditi Indonesia mengalami penurunan dikarenakan pasar global yang baru lesu, seperti Amerika Serikat, Eropa, Amerika Latin da lainnya. Namun menurutnya masih ada beberapa Provinsi yang bisa menaikkan ekspornya, seperti Sulawesi Selatan.
"Oleh sebab itu kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu investasi," kata dia.
Maka dari itu, Jokowi kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempermudah segala proses perizinan. Hal ini penting untuk mempermudah masuknya investasi di daerah.
"Oleh sebab itu perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul diperbaiki total. Waktu pengurusan perizinan harus lebih cepat, hanya hitungan jam," tandas dia.
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Resmi Ditahan Polda Metro
-
Kata Jokowi Usai Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Pastikan Hadiri Sidang dan Bawa Ijazah Asli
-
Era Jokowi 'Main Halus', Zaman Prabowo 'Lebih Keras': Pakar Kuliti Bedanya
-
PSI: Kunjungan Jokowi ke Daerah Bukan Safari Politik, Tapi Memenuhi Undangan
-
PDIP Tegaskan Tutup Buku dengan Jokowi: Mau Pakai Jaket PSI, Itu Urusannya
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi