Suara.com - Republik Demokrasi Rakyat Korea—nama resmi Korea Utara (Korut)—menegaskan tidak mau menuruti seluruh persyaratan yang dibuat Amerika Serikat (AS), yang dianggap bisa mengakhiri ketegangan politik militer di semenanjung Korea.
AS meminta Korut menghentikan proyek pengembangan sejata nuklir dan menyerahkan seluruh persenjataan tersebut kepada PBB. Namun, Korut menilai syarat itu akal-akalan AS untuk mudah menjajah mereka.
Pemerintah Korut, melalui media pemerintah Rodong Sinmun, menyatakan satu-satunya yang bisa menghentikan ketegangan itu adalah Presiden Donald Trump dan tentara AS harus berlutut meminta maaf kepada rakyat Korea.
Persyaratan tersebut merupakan pernyataan terbaru Korut, yang dipublikasikan bertepatan dengan peringatan ‘Hari Kemenangan’ ke-64 dalam Perang Korea (1950-1953). Kemenangan itu ditandai dengan kesepakatan gencatan senjata pada 27 Juli 1953.
”Satu-satunya solusi untuk mengurangi ketegangan di semenanjung Korea adalah AS harus menghapus kebijakan permusuhan mereka kepada rakyat kami yang tanpa dasar itu. Selain itu, mereka juga harus berlutut meminta maaf kepada seluruh rakyat Korea karena selalu menghasut perang,” demikian editorial Rodong Sinmun.
Editorial media massa yang dikelola Partai Pekerja Korea itu juga menegaskan, pemerintah, militer, dan rakyat Korut tidak pernah takut terlibat peperangan dengan negara adi kuasa tersebut.
“Ini adalah tanah air kami, dan akan tetap kami pertahankan kedaulatan serta kemerdekaannya dari penjajahan asing. Kami akan tetap melawan AS hingga seluruh bangsa Korea yang mereka pecah kembali menjadi satu kesatuan.”
Baca Juga: Tiongkok Tangkap Anggota Sekte Pemuja Yesus Perempuan
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima