Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Wacana ini digulirkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Mindahin Ibu Kota tidak gampang. Bukan hal yang sederhana. Kalau saya sebaiknya ya, kita kembangkan Jakarta supaya layak jadi Ibu Kota negara," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (31/7/2017).
Djarot mengakui kondisi jalan di Jakarta semakin padat oleh kendaraan. Namun segala upaya akan dilakukan pemerintah DKI untuk mengatasi kemacetan, salah satunya dengan menyediakan transportasi umum yang baik.
"Memang masih macet, tapi coba kita lihat kalau program pembenahan transportasi publik tetap berlanjut, secara mendasar di lakukan di Jakarta," kata Djarot.
Setelah transportasi publik berjalan dengan baik di Ibu Kota, Djarot yakin kemacetan yang saat ini menghiasi sejumlah ruas jalan Jakarta akan hilang.
"Yang kedua untuk di Jakarta perlu ada jalan berbayar, ERP (electronic road pricing) untuk urai kemacetan," kata Djarot.
Selain itu, harus ada integrasi transportasi publik di Jakarta. Mulai dari kereta api commuter line, Transjakarta, LRT, dan MRT. Integrasi transportasi tersebit juga diharapkan hingga ke daerah penyangga Ibu Kota.
"Perlu dibangun sistem integrasi betul, bukan hanya di Jakarta, tapi juga kawasan sekitarnya. Konsepnya Jakarta kan sudah bukan lagi kota metropolitan, tapi megapolitan," kata dia.
Baca Juga: Di Depan Jokowi, Djarot: Maaf Pak, Jangan Pindahkan Ibu Kota!
"Artinya bangun Jakarta juga harus sekaligus menata kawasan sekitarnya. Jabodetabek. Ini harus ya. Saya pikir kalau kita konsisten seperti ini, maka menurut saya, ngapain Ibu Kota negara dipindah?," lanjut Djarot.
Di hadapan Presiden Joko Widodo, Djarot dalam kata sambutannya telah menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Hal itu disampaikan Djarot pada acara Lebaran Betawi ke-10 di Setu Babakan pada hari Minggu (30/7).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu