Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua Umum Alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Sutopo Kristanto dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7). [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menunggu putusan Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan memenuhi panggilan panitia khusus hak angket KPK atau tidak.
"Bukan kesiapan saya. KPK kan menilai pansus itu seperti yang dipaparkan KPK. Oleh karena itu, ya kita tunggu putusan MK dulu," kata Agus usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendikbud terkait pemberantasan korupsi di gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
Beberapa pekan yang lalu, pegawai KPK dan pegiat anti korupsi mengajukan uji materi ke MK menyangkut kewenangan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Saat ini, proses hukum kasus tersebut sedang berlangsung.
"Apakah Pansus itu sah atau tidak, kita masih nunggu," kata Agus.
Sebelumnya, pegawai KPK berpendapat bahwa hak angket tidak dapat digunakan terhadap KPK maupun lembaga independen lainnya.
Pegawai KPK menegaskan bahwa KPK tidak termasuk dalam ruang lingkup lembaga eksekutif.
Mereka menilai penggunaan pansus angket tidak sah karena cacat hukum. Hal itu berdasarkan pandangan para pakar hukum pidana yang telah dimintai pendapatnya oleh KPK.
"Bukan kesiapan saya. KPK kan menilai pansus itu seperti yang dipaparkan KPK. Oleh karena itu, ya kita tunggu putusan MK dulu," kata Agus usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendikbud terkait pemberantasan korupsi di gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
Beberapa pekan yang lalu, pegawai KPK dan pegiat anti korupsi mengajukan uji materi ke MK menyangkut kewenangan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Saat ini, proses hukum kasus tersebut sedang berlangsung.
"Apakah Pansus itu sah atau tidak, kita masih nunggu," kata Agus.
Sebelumnya, pegawai KPK berpendapat bahwa hak angket tidak dapat digunakan terhadap KPK maupun lembaga independen lainnya.
Pegawai KPK menegaskan bahwa KPK tidak termasuk dalam ruang lingkup lembaga eksekutif.
Mereka menilai penggunaan pansus angket tidak sah karena cacat hukum. Hal itu berdasarkan pandangan para pakar hukum pidana yang telah dimintai pendapatnya oleh KPK.
Di tengah pro dan kontra keberadaan pansus, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengingatkan Agus menyiapkan diri karena dalam waktu dekat akan dipanggil.
"Agus siapkan saja dirinya nanti untuk dipanggil ke Panssu Angket sebagai pimpinan KPK," kata Masinton di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2017)
Komentar
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Iphone XS Rp 34 Juta Tak Dibayar Pemenang Lelang KPK
-
Pakar UGM Nilai Pelatihan Militer untuk Manajer Koperasi Salah Arah
-
Korban Gempa Venezuela Tembus 1400 Jiwa, Infrastruktur Negara Lumpuh Total
-
KPK Minta RS Polri Segera Tuntaskan Perawatan Gus Yaqut
-
Roy Suryo: Penangkapan Saya Seperti Film G30S/PKI, Polisi Masuk Kamar dan Larang Mandi!
-
Sadis Kasus Mayat Dalam Koper di Thailand, Warga Australia Bunuh Perempuan 17 Tahun
-
DPR Minta Kasus Judi Online Rp13,9 Triliun Tak Berhenti di Operator, Bos Besar Harus Diungkap
-
Roy Suryo Telat Masuk Ruang Sidang: Tadi Saya Harus Wajib Lapor Dulu di Kejaksaan Jaksel
-
Gagal Sembunyi! Penyelundup 325 Kg Sabu Thailand Gunakan Chat Enkripsi Militer Ditangkap Bareskrim
-
Ada Bukti CCTV! Korban Pencurian di Jakpus Protes Kasus Malah Dihentikan Polisi