Suara.com - Sekretaris Provinsi Jakarta Saefullah berharap, seluruh perusahaan yang ada di ibu kota menyediakan bus khusus bagi karyawan. Dengan begitu, penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang dan dapat mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
"Kalau setiap organisasi, setiap perusahaan ada ide masing-masing menggunakan bus bagi karyawannya, itu juga memudahkan ya (mengatasi kemacetan), karena berhimpun pada satu kendaraan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8/2017?.
Berdasarkan pengamatan Saefullah, kendaraan pribadi roda empat yang melintasi ruas jalan Jakarta rata-rata hanya diisi oleh satu atau dua orang.
"Ini yang sedang kami bahas, seperti apa. Kalau satu atau dua orang saja di mobil kan sayang, itu memakan ruang jalan. Harusnya naik bus ya," kata Saefullah.
Lebih jauh, Saefullah mengatakan pemerintah telah menyediakan bus untuk PNS. Kekinian, ada 21 bus bagi PNS yang melayani rute dari Balai Kota ke arah Tangerang, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi.
Bus untuk karyawan juga disediakan untuk PNS di setiap kota administratatif ibu kota.
"Itu juga dalam rangka memudahkan Korpri dan juga sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas, menggunakan bus bersama-sama," tandasnya.
Baca Juga: Dikunjungi Wakil PM Singapura, Ini yang Dibahas Jokowi
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps