Wali Kota Jakpus Minta Satpol PP Jangan Main Angkut Hewan Kurban

Menjelang Idul Adha, sebagian trotoar di Ibu Kota Jakarta ditempati pedagang hewan kurban, walaupun sudah dilarang pemerintah.

Kendati perlu ketegasan untuk menertibkan pedagang di trotoar, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede tetap mewanti-wanti petugas Satuan Polisi Pamong Praja jangan langsung mengangkut dagangan mereka. Tetapi lebih dulu melakukan usaha persuasif.

"Kita sudah sosialisasikan pada mereka, nanti ada kesepakatan untuk mencari tempat. Ya sekarang masih ada (yang dagang di trotoar)," ujar Mangara di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017).

Mangara berharap cara persuasif berhasil menyadarkan mereka.

"Mudah-mudahan pendekatan tahun ini bukan penertiban. Tapi kita cari kebersamaan yang bisa disepakati bersama," kata dia.

Mangara mengatakan pemerintah berupaya mencarikan tempat untuk dagang hewan, salah satunya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Di setiap kecamatan ada (tempat khusus pedagang kurban). Para camat sudah punya rencana menempatkan mereka di sana. Tempat yang besar di tempat Djarum itu," kata Mangara.

Djarot minta tegas

Program bulan tertib trotoar yang dilaksanakan aparatur pemerintah dan polisi sejak awal Agustus Agustus lalu, tak membuat semua pelanggar jera. Pasalnya, menjelang Hari Raya Idul Adha di sejumlah titik trotoar yang kemarin ditertibkan, kini semakin banyak bermunculan pedagang hewan kurban, di Tanah Abang misalnya.

Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat langsung memanggil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu, semalam. Djarot kembali memerintahkan agar aparat tegas menertibkan trotoar karena jalur ini buat pejalan kaki.

"Saya sampaikan bahwa trotoar itu fungsinya adalah untuk para pejalan kaki. Kalau ada yang parkir di situ, ada yang jualan di situ, angkut," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Djarot juga menginstruksikan Satpol PP agar mencatat KTP pedagang yang bandel menduduki pedestrian. Setelah itu, Djarot meminta petugas mencocokkan dengan data penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar dan BPJS Kesehatan. Apabila mereka penerima bantuan tersebut, Djarot meminta dicabut kalau sampai tiga kali diingatkan tak didengar.

"Kalau dapat fasilitas itu kasih peringatan, sekali lagi dia melanggar kasih peringatan II, sekali lagi dia melanggar cabut fasilitas itu. Langsung kita kasih sanksi, nggak akan dapat KJP," kata Djarot.

Djarot meminta Satpol PP untuk konsisten membantu menciptakan ketertiban di masyarakat.

"Kita akan perlebar itu untuk mengantisipasi tahun depan, dua tahun lagi, sistem transportasi di Jakarta ini sudah mulai normal dengan banyaknya pilihan untuk transportasi publik. Banyak pilihan," kata Djarot.