Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan untuk ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dengan melalukan akselerasi pengembangan konektivitas. Hal ini bertujuan agar akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik.
"Pembangunan sistem konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, antara lain melakukan pembangunan Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pariwisata Borobudur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian terkait, dan pemerintah daerah di lokasi KSPN Borobudur.
Rido juga menjelaskan, ada rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta.
“Termasuk akan ada peningkatan jalan nasional akses dari bandara menuju destinasi wisata di kawasan Borobudur yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR,” terangnya.
Jalan nasional yang ada di dalam kawasan Borobudur juga akan mendapat penanganan untuk dilakukan peningkatan, termasuk jalan pantai selatan Jawa yang melewati 3 Kabupaten, yakni Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul.
“Selain itu, Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam mengawal pencapaian bantuan dana loan (kredit) untuk sektor pariwisata di KSPN prioritas,” terangnya.
Sementera itu, Arief Yahya mengatakan, Badan Otoritas Borobudur ini akan memberikan tagline untuk Borobudur, yaitu "Maha Karya Budaya Dunia atau Cultural Masterpiece". Menurutnya, Badan Otoritas Pariwisata Borobudur mempunyai zona koordinatif meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu Borobudur-Yogyakarta, Dieng, Surakarta-Sangiran, dan Semarang-Karimunjawa.
Ia mengatakan, badan ini akan dipimpim direktur utama yang harus bertanggungjawab untuk mengembangkan infrastruktur dan utilitas dasar dari kawasan pariwisata tersebut.
Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan berharap, pengembangan KSPN Borobudur dan sekitar dapat segera dijalankan dan berkembang dengan baik.
"Pemerintah memandang perlu dilakukan, karena investasi di sektor pariwisata itu reborn-nya (kembalinya) cepat dan sektor pariwisata mampu menggerakan perekonomian masyarakat dengan baik dan cepat," terangnya.
Ia juga berharap, target-target Kementerian Pariwisata dalam jumlah kunjungan dan pendapatan negara dapat tercapai, bahkan capaiannya terus melampaui angka yang telah ditetapkan.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Suara.com)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima