Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan untuk ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dengan melalukan akselerasi pengembangan konektivitas. Hal ini bertujuan agar akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik.
"Pembangunan sistem konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, antara lain melakukan pembangunan Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pariwisata Borobudur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian terkait, dan pemerintah daerah di lokasi KSPN Borobudur.
Rido juga menjelaskan, ada rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta.
“Termasuk akan ada peningkatan jalan nasional akses dari bandara menuju destinasi wisata di kawasan Borobudur yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR,” terangnya.
Jalan nasional yang ada di dalam kawasan Borobudur juga akan mendapat penanganan untuk dilakukan peningkatan, termasuk jalan pantai selatan Jawa yang melewati 3 Kabupaten, yakni Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul.
“Selain itu, Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam mengawal pencapaian bantuan dana loan (kredit) untuk sektor pariwisata di KSPN prioritas,” terangnya.
Sementera itu, Arief Yahya mengatakan, Badan Otoritas Borobudur ini akan memberikan tagline untuk Borobudur, yaitu "Maha Karya Budaya Dunia atau Cultural Masterpiece". Menurutnya, Badan Otoritas Pariwisata Borobudur mempunyai zona koordinatif meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu Borobudur-Yogyakarta, Dieng, Surakarta-Sangiran, dan Semarang-Karimunjawa.
Ia mengatakan, badan ini akan dipimpim direktur utama yang harus bertanggungjawab untuk mengembangkan infrastruktur dan utilitas dasar dari kawasan pariwisata tersebut.
Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan berharap, pengembangan KSPN Borobudur dan sekitar dapat segera dijalankan dan berkembang dengan baik.
"Pemerintah memandang perlu dilakukan, karena investasi di sektor pariwisata itu reborn-nya (kembalinya) cepat dan sektor pariwisata mampu menggerakan perekonomian masyarakat dengan baik dan cepat," terangnya.
Ia juga berharap, target-target Kementerian Pariwisata dalam jumlah kunjungan dan pendapatan negara dapat tercapai, bahkan capaiannya terus melampaui angka yang telah ditetapkan.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Suara.com)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!