Kepala Biro Multimedia Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Polisi Yan Fitri Halimansyah [suara.com/Maidian Reviani]
Kepala Biro Multimedia Mabes Polri Brigadir Jenderal Yan Fitri mengatakan bentuk cyber crime meliputi konten penipuan, hoax, dan konten yang mengadu domba.
"Ada kejahatan dalam bentuk penipuan, ada juga pemberitaan yang sifatnya tidak benar ya kan mengisi konten tidak benar atau hoax. Adapun berita-berita yang isinya kontennya mengadu domba semua kejahatan yang saat ini lagi marak dan lagi jadi perhatian pemerintah adapun masyarakat," ujar Yan Fitri di Puri Mega, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2017).
Itu sebabnya, kata Yan, aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir cyber crime.
"Lembaga negara kita sebagai aparat penegak hukum perlu mengantisipasinya dan perlu melakukan sebuah upaya untuk meminimalisirnya," kata dia.
Yan Fitri mengatakan jika upaya edukatif untuk meminimalisir cyber crime tidak mempan, aparat melakukan tindakan hukum.
"Upaya meminimalisirnya melalui upaya preventif, upaya-upaya pencegahan, penanggulangan maupun edukatif, yang terakhir apabila tidak teredukasi kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum," kata dia.
Yan Fitri mengatakan kejahatan di internet jika tidak ditangani dapat merugikan hak warga, lebih parah lagi bisa mengancam persatuan negara.
"Jadi jika menyangkut hak-hak orang, tentu hak-haknya orang lain itu membatasi hak-hak kita, nah itu yang harus diwaspadai menggunakan media sosial yang tanpa menggunakan etika dan norma itu sangat memiliki resiko," kata dia.
Yan mengatakan polisi pasti dapat melacak siapapun yang menggunakan akun, termasuk anonim.
"Jadi kalau fake akun, tidak ada yang anonim, semuanya bisa kita lihat, jadi kalau dia mau tulis namanya siapa aja pakai akun apa saja semuanya bisa dilihat, tidak akan lari ke mana, karena kan jejak digitalnya tidak akan bisa dibohongi," ucap dia.
Yan Fitri mengatakan setelah penanggulangan genjar dilakukan, angka kasus cyber crime turun.
"Untuk saat ini cukup menurun jauh. Kalau sekarang itu satu dua tiga mulai muncul, tetapi puluhan nggak. Karena cukup baik dan menurun. Kondisi hari ini mungkin sebagai dampak dari penegakkan hukum yang menjadi sebuah kebijakan Kapolri berdampak sangat positif terhadap penggunaan media sosial," kata dia. [Maidian Reviani]
"Ada kejahatan dalam bentuk penipuan, ada juga pemberitaan yang sifatnya tidak benar ya kan mengisi konten tidak benar atau hoax. Adapun berita-berita yang isinya kontennya mengadu domba semua kejahatan yang saat ini lagi marak dan lagi jadi perhatian pemerintah adapun masyarakat," ujar Yan Fitri di Puri Mega, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2017).
Itu sebabnya, kata Yan, aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir cyber crime.
"Lembaga negara kita sebagai aparat penegak hukum perlu mengantisipasinya dan perlu melakukan sebuah upaya untuk meminimalisirnya," kata dia.
Yan Fitri mengatakan jika upaya edukatif untuk meminimalisir cyber crime tidak mempan, aparat melakukan tindakan hukum.
"Upaya meminimalisirnya melalui upaya preventif, upaya-upaya pencegahan, penanggulangan maupun edukatif, yang terakhir apabila tidak teredukasi kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum," kata dia.
Yan Fitri mengatakan kejahatan di internet jika tidak ditangani dapat merugikan hak warga, lebih parah lagi bisa mengancam persatuan negara.
"Jadi jika menyangkut hak-hak orang, tentu hak-haknya orang lain itu membatasi hak-hak kita, nah itu yang harus diwaspadai menggunakan media sosial yang tanpa menggunakan etika dan norma itu sangat memiliki resiko," kata dia.
Yan mengatakan polisi pasti dapat melacak siapapun yang menggunakan akun, termasuk anonim.
"Jadi kalau fake akun, tidak ada yang anonim, semuanya bisa kita lihat, jadi kalau dia mau tulis namanya siapa aja pakai akun apa saja semuanya bisa dilihat, tidak akan lari ke mana, karena kan jejak digitalnya tidak akan bisa dibohongi," ucap dia.
Yan Fitri mengatakan setelah penanggulangan genjar dilakukan, angka kasus cyber crime turun.
"Untuk saat ini cukup menurun jauh. Kalau sekarang itu satu dua tiga mulai muncul, tetapi puluhan nggak. Karena cukup baik dan menurun. Kondisi hari ini mungkin sebagai dampak dari penegakkan hukum yang menjadi sebuah kebijakan Kapolri berdampak sangat positif terhadap penggunaan media sosial," kata dia. [Maidian Reviani]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Erik Ten Hag ke Anfield Bikin Suporter Liverpool Panik, Padahal Faktanya Begini
-
Kenaikan Gaji PNS 2025: Hoax atau Fakta?
-
Kareena Kapoor Dikabarkan Meninggal Dunia, Ini Fakta Sesungguhnya
-
Jadi Korban Fitnah, Dewa Gede Adiputra Ambil Langkah Hukum
-
Video Viral Kerusuhan di DPRD Kabupaten Bogor: Ini Fakta Sebenarnya
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
Terkini
-
Terpengaruh Film Porno! Dua Pelajar Ditangkap Usai Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan
-
Bukan Sekadar Genangan, Listrik Jadi Pembunuh Senyap Saat Banjir Jakarta
-
Insiden Mobil Patwal Senggol Warga di Tol Tomang, Kakorlantas: Sudah Ditangani!
-
Tito Karnavian Tegaskan Lumpur Banjir Sumatra Tak Dijual ke Swasta: Akan Dipakai Buat Tanggul
-
WALHI Sebut Negara Gagal Lindungi Rakyat dan Ruang Hidup Korban Bencana
-
Demo di Depan Kedubes AS, Ratusan Ojol Tagih Janji Perpres ke Presiden Prabowo
-
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun Pulihkan Lahan Pertanian Teremdam Banjir Sumatra
-
Interupsi di Sidang Paripurna DPD RI, Senator Paul Finsen: Orang Papua Butuh Sekolah dan RS
-
Transjakarta Minta Maaf atas Insiden Penumpang Tunanetra Jatuh, Janji Perketat SOP dan Pendampingan
-
Titiek Soeharto 'Warning' 3 Kementerian soal Dampak Banjir Sumatera