- Mendagri Tito Karnavian tegaskan lumpur sisa banjir Aceh dan Sumatra tidak dijual kepada pihak swasta.
- Pemerintah fokus memanfaatkan lumpur tersebut sebagai material tanggul untuk mitigasi risiko banjir susulan.
- Pemanfaatan tanggul ini bertujuan menahan luapan air agar tidak kembali menggenangi permukiman warga setempat.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan lumpur sisa banjir di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra tidak akan dijual ke pihak swasta. Pemerintah sudah berencana memanfaatkan lumpur tersebut sebagai tanggul untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Wacana penjualan material lumpur akibat bencana di wilayah Sumatra itu pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan dari kepala daerah, Prabowo menyebut kalau ada pihak swasta yang tertarik membeli lumpur hasil pembersihan di permukiman maupun dari pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan.
Namun, Tito mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
“Banyak informasi ya bahwa katanya ada yang tertarik membeli lumpur. Saya belum dapat informasi yang pasti,” kata Tito usai melepas 1.142 taruna Kelautan Perikanan yang akan diterjunkan ke wilayah terdampak bencana Aceh dan Sumatra, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada pemanfaatan lumpur untuk kepentingan mitigasi bencana. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Safrie Sjamsoeddin terkait penanganan lumpur di wilayah terdampak cukup parah, seperti Aceh Tamiang dan Meureudu.
“Saya sudah koordinasi dengan Pak Menhan Bapak Safrie, terutama yang di Tamiang, di Meureudu, yang di daerah besar itu akan di-clear-kan lumpurnya, nanti akan digunakan tanggul,” ujarnya.
Tito menyebutkan kalau sedimentasi lumpur yang tinggi telah membuat permukaan sungai hampir sejajar dengan permukiman warga. Kondisi ini dinilai berbahaya jika terjadi hujan deras atau aliran air meningkat.
“Karena antara sungai dengan rumah penduduk sebelahnya itu sudah hampir rata karena sedimen. Jadi dikerok, setelah itu dijadikan tanggul,” jelasnya.
Tanggul tersebut nantinya berfungsi untuk menahan luapan air agar tidak kembali menggenangi permukiman warga saat terjadi banjir atau aliran air deras.
Baca Juga: KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra
“Untuk menjaga jangan sampai nanti kalau ada banjir atau ada aliran air yang deras tidak tumpah ke kanan-kiri. Itu konsepnya,” pungkas Tito.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
Terkini
-
Terpengaruh Film Porno! Dua Pelajar Ditangkap Usai Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan
-
Bukan Sekadar Genangan, Listrik Jadi Pembunuh Senyap Saat Banjir Jakarta
-
Insiden Mobil Patwal Senggol Warga di Tol Tomang, Kakorlantas: Sudah Ditangani!
-
WALHI Sebut Negara Gagal Lindungi Rakyat dan Ruang Hidup Korban Bencana
-
Demo di Depan Kedubes AS, Ratusan Ojol Tagih Janji Perpres ke Presiden Prabowo
-
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun Pulihkan Lahan Pertanian Teremdam Banjir Sumatra
-
Interupsi di Sidang Paripurna DPD RI, Senator Paul Finsen: Orang Papua Butuh Sekolah dan RS
-
Transjakarta Minta Maaf atas Insiden Penumpang Tunanetra Jatuh, Janji Perketat SOP dan Pendampingan
-
Titiek Soeharto 'Warning' 3 Kementerian soal Dampak Banjir Sumatera
-
Tanpa Digaji, 1.142 Taruna KKP Dikirim ke Aceh dan Sumatra Jadi Relawan Bencana