Suara.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra menyayangkan sikap pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, yang tidak mau memenuhi undangan KPAI, hari ini. Sejatinya, tujuan pertemuan kali ini untuk mendalami penyebab kematian Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) yang diduga karena tak dilayani secara optimal gara-gara tak cepat membayar uang muka.
"Entah alasannya apa, kami yakin sebuah rumah sakit besar jumlahnya ada 18, tidak mungkin tidak punya tim yang bisa menjelaskan kepada KPAI sesungguhnya apa yang terjadi sehingga D meninggal," kata Jasra Putra dalam konferensi pers di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
Jasra Putra menilai pimpinan RS Mitra Keluarga tidak sensitif terhadap persoalan bayi Debora.
"Buktinya dia tidak datang," kata dia.
Jasra Putra menekankan KPAI akan mengadakan rapat untuk membahas rekomendasi pencabutan izin RS Mitra Keluarga jika dalam tiga kali panggilan tidak datang.
Kementerian Kesehatan memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberikan sanksi kepada RS Mitra Keluarga.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi mengatakan terdapat satu kesalahan yang dilakukan yaitu rumah sakit meminta pembayaran kepada pasien, padahal pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan.
"Ketika pasien membayarkan rumah sakit tetap menerima. Kebijakan internal rumah sakit belum berjalan dengan baik dengan adanya uang muka tadi. Itu tidak sejalan dengan peraturan berlaku khususnya yang berhubungan dengan kewajiban rumah sakit. Kebijakan rumah sakit belum secara utuh diketahui oleh petugas," ujar dia.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI diminta memberikan sanksi administratif.
Rumah sakit tersebut diminta untuk memperbaiki layanan dan menjadikan kasus Debora sebagai pelajaran.
"Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran untuk kita bersama," kata dia. (Maidian Reviani)
Tag
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai