Indonesia Hadapi Tiga Krisis Lingkungan: Apa Dampaknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?

Suara.com - Indonesia menghadapi tekanan lingkungan yang kian terasa nyata. Perubahan cuaca yang makin ekstrem, banjir yang berulang, hingga persoalan sampah di sungai dan laut menunjukkan bahwa krisis bukan lagi wacana global, melainkan pengalaman sehari-hari.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut kondisi ini sebagai bagian dari triple planetary crisis—krisis iklim, pencemaran, dan sampah. Ia menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Aksi Bersih Sungai dan penanaman pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.

Merujuk data UNFCCC, suhu global pada 2024 tercatat menjadi yang terpanas sepanjang sejarah, naik 1,4 derajat Celsius dibanding masa pra-industri. Bagi negara tropis seperti Indonesia, kenaikan ini berdampak langsung pada meningkatnya curah hujan ekstrem, bencana hidrometeorologi, serta kenaikan muka air laut. Fenomena yang dulu dianggap anomali kini mulai menjadi pola baru.

Namun, pemerintah menekankan bahwa krisis ini tidak hanya untuk disesali, tetapi juga untuk direspons secara sistematis. Salah satu fokus utama adalah pembenahan pengelolaan sampah dari sumbernya. Hanif mengakui hampir tidak ada sungai di Indonesia yang sepenuhnya bebas dari sampah. Temuan ini menjadi titik awal perbaikan, bukan sekadar kritik.

Menurutnya, sebagian besar sampah laut berasal dari daratan dan sungai. Artinya, solusi harus dimulai dari hulu—dari pengurangan sampah rumah tangga, perbaikan sistem pengelolaan di daerah, hingga penguatan infrastruktur daur ulang. Pemerintah saat ini memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui National Plastic Action Plan serta kerja sama dengan berbagai mitra internasional.

Kegiatan bersih sungai dan penanaman pohon di Cikeas menjadi contoh pendekatan preventif. Langkah ini tidak hanya membersihkan dampak, tetapi juga membangun kesadaran dan memperkuat fungsi ekologis daerah aliran sungai.

Pendekatan struktural tersebut juga dilengkapi dengan pendekatan kultural. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hazuarli Halim, menekankan bahwa krisis lingkungan berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan keagamaan. MUI telah memfatwakan bahwa membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut, adalah haram karena menimbulkan mudarat.

Pendekatan berbasis nilai ini diharapkan dapat memperluas partisipasi publik. Literasi lingkungan melalui masjid dan kegiatan dakwah menjadi salah satu jalur untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Baca Juga: Darurat Limbah! Menteri LH Gugat PT Biotek Saranatama Usai Pestisida Racuni Sungai Cisadane