Suara.com - Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada kader, Indra Jaya Piliang, untuk menghadapi jeratan kasus sabu.
"Ya kita punya lembaga bantuan hukum, kalau dia menginginkan bantuan hukum pasti kita bantu," kata Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Tetapi, Partai Golkar tetap akan profesional. Jika Indra terbukti terlibat kasus narkoba, partai akan memberikan tindakan tegas.
"Ya kita harus berikan sanksi. Sanksi moral termasuk pemberhentian," kata Roem Kono.
Roem Kono menambahkan langkah yang dilakukan Golkar sekarang mempelajari perkara Indra.
"Oleh karena itu kita mau teliti dulu sampai sejauhmana. Semoga dengan ditangkapnya dia, dia bisa sembuh. Itu saja. Kita harapkan," kata Wakil Ketua IV DPR.
Indra merupakan mantan peneliti Centre for Strategic and International Studies yang kini duduk sebagai Ketua Departemen Kajian Kebijakan sekaligus Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar.
Dia diciduk polisi bersama RF (32) dan MIJ (35) karena mengonsumi sabu di Room Opal Diamond karaoke, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (13/9/2017), sekitar pukul 19.30 WIB.
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut