Suara.com - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menepis anggapan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya merupakan pencitraan, melainkan merupakan misi kemanusiaan yang harus diketahui masyarakat.
"Pemerintah dalam berbuat dan melakukan tindakan harus diketahui rakyat sebagai pertanggungjawaban. Memberikan bantuan juga harus diberitakan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat," kata Wapres Jusuf Kalla, di New York, Amerika Serikat, seperti diwartakan Antara, Senin.
Wapres bersama rombongan berada di markas besar PBB New York untuk menghadiri sidang umum.
Lebih lanjut, JK menegaskan, kalaupun dianggap sebagai sebuah pencitraan juga tidak masalah karena merupakan hal yang positif.
"Antara pemberitaan dan pencitraan itu beda tipis, tapi tergantung niatnya. Pencitraan dalam hal positif dan baik itu kan bagus saja," imbuhnya.
Wapres juga menegaskan, pemberian bantuan yang dikirimkan pemerintah justru harus dipublikasikan agar masyarakat tahu dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pajak.
Selain itu, JK memaparkan, hal ini juga penting untuk meredam umat Islam di dalam negeri agar tidak bertindak sendiri atau berbuat anarkis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan