Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, bantuan yang diberikan Indonesia untuk warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar, merupakan bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto pun angkat bicara. Menurutnya, kritikan Prabowo yang menyebut Jokowi pencitraan terkait pengiriman bantuan kemanusiaan itu tak tepat.
"Sekarang saya tanya, negara mana yang di-welcome oleh Myanmar? Indonesia kan. Hanya Indonesia yang boleh masuk (ke Myanmar), karena punya kesejarahan yang panjang, dari zaman Soekarno-Hatta sama Unu (Perdana Menteri Pertama Burma, sekarang bernama Myanmar) kan. Bagaimana Indonesia-Birma akrabnya saat itu," kata Sidarto di kantor Watimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Dia menuturkan Indonesia dengan Myanmar berhubungan baik sejak lama. Bahkan sama-sama negara pelopor KTT Asia-Afrika 1955 pertama di Bandung. Untuk itu Myanmar, khususnya warga Rohingya membutuhkan bantuan Indonesia atas krisis kemanusiaan tersebut.
"Sekarang Indonesia diterima mereka kan, kalau kita galak, mereka ditutup (akses ke sana) bagaimana? Bantuan kita nggak bisa masukkan bagaimana. Jadi jangan dianggap pencitraan dong. Mereka menunggu bantuan kita, donasi kita, bukan demo," ujar dia.
Dia menambahkan, atas tindakan militer di sana, kini banyak warga Rohingya yang menjadi korban. Mereka diusir, tak punya tempat tinggal dan hidup dipengungsian.
Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh muslim Rohingya dari Indonesia bukan mendemo kedutaan Myanmar di Jakarta, namun bantuan kemanusiaan.
"Mereka menunggu bantuan, kita lihat 400 ribu di Bangladesh, mereka tinggal di gubuk, mereka butuh makanan, minuman dan obat-obatan dari kita. Kalau demo, bisa bantu apa coba? Kalau iuran uang saya hargai. Misal 10.000 pendemo iuran masing-masing Rp10 ribu," kata dia.
Sebelumnya, Sabtu (16/9/2017) di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Prabowo mengatakan bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah hannya untuk pencitraan semata.
Baca Juga: Berita Hoax Hina Prabowo, Ini Klarifikasi Deddy Corbuzier
"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan, menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini harus saya kasih tahu supaya tidak emosional," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat