Suara.com - Isu mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia tidak disetujui oleh umumnya masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil survei opini publik nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting.
Sebanyak 86,8 persen warga tidak setuju anggapan bahwa PKI sekarang bangkit. Hanya sekitar 12,6 persen warga yang setuju. Dari 12,6 persen warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen (atau sekitar 5 persen dari seluruh warga) yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini.
Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menyatakan secara politik, isu kebangkitan PKI tidak penting karena tak dirasakan adanya oleh hampir semua warga.
“Isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu stategis yang berpengaruh,” kata Abbas.
Survei dilakukan pada tanggal 3-10 September 2017 yang melibatkan 1220 responden yang dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Dengan tingkat response rate 87 persen, survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, pendapat yang menyatakan bahwa keadilan sosial akan dengan sendirinya menghilangkan ancaman PKI juga cenderung tidak disetujui umumnya masyarakat Indonesia.
Hanya 25 persen yang menyatakan bahwa kebangkitan PKI tidak akan mengancam bila keadilan sosial semakin baik. Sebaliknya, 36,6 persen justru tidak menyetujui perdapat tersebut. Masih ada 37,9 persen yang belum menentukan jawaban.
Bagaimana dengan isu mengenai Jokowi Widodo sebagai anggota atau setidaknya terkait dengan PKI? Hanya sekitar 5,1 persen publik Indonesia yang percaya dengan isu tersebut. Mayoritas publik (75,1 persen) tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan partai yang dilarang sejak tahun 1966 tersebut.
Ketidaksetujuan pada isu kebangkitan PKI terlihat baik pada pendukung Prabowo-Hatta maupun pendukung Jokowi-JK. Namun begitu, irisan pendukung Prabowo dengan yang setuju isu kebangkitan PKI lebih besar dibanding dengan opini pendukung Jokowi. Ada 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut, sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen.
Hal ini konsisten dengan kecenderungan opini publik berdasarkan dukungan partai. Partai-partai yang memiliki kedekatan dengan Prabowo seperti PKS dan Gerindra memiliki kecenderungan setuju pada isu kebangkitan PKI dibanding dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Di samping itu, opini tentang kebangkitan PKI cenderung lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo.
Menurut Sirojuddin Abbas, “Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak di kalangan warga yang lebih senior sebab mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional (1945-1966) dibanding warga yang lebih junior (produk masa reformasi).”
Lebih jauh Abbas menyimpulkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo.
“Bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah maka keyakinan itu akan ditemukan secara proporsional di pendukung Prabowo maupun Jokowi, di PKS, Gerinda, dan partai-partai lain juga,” demikian Abbas menjelaskan.
Tag
Berita Terkait
-
Simbol Palu Arit PKI Ditemukan di Kampus Unmul, Pihak Rektorat: Itu Peraga Pembelajaran
-
Logo PKI dan Bir Mahal Jadi Barang Bukti Demo Polres Samarinda, Panen Cibiran publik
-
Penyintas Tragedi 1965 : Puluhan Tahun Dibungkam, Tak Berani Ungkap Identitas ke Publik
-
Kehadiran Habib Rizieq Berujung Bentrokan di Pemalang, FPI Tuding 'Neo PKI' Jadi Biang Kerok!
-
Masih Keturunan PKI, Ananta Rispo Ungkap Kisah G30S Versi Keluarganya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO