Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada semua jajarannya agar jangan membuat kegaduhan politik. Arahan itu disampaikan Jokowi dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Senin (2/10/2017).
"Arahan presiden, ya damai, tak ada kegaduhan. Kalau di luar orang politik segala macam, maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet tak boleh," kata Ryamizard di kompleks Istana Kepresidenan.
Meski tak menyebut bahwa arahan itu terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ryamizard mengatakan perintah presiden tersebut ditujukan untuk seluruh aparatur negara.
"Ya tahu sendiri lah, tapi yang jelas ke depan tak boleh lagi," tukasnya.
Beberapa waktu lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan ada institusi pengadaan 5.000 senjata dengan mencatut nama presiden. Pernyataan Gatot itu menjadi polemik.
Atas pernyataan itu, kata Ryamizard, Panglima TNI telah ditegur oleh Presiden Jokowi.
"Saya rasa sudah (Gatot ditegur Jokowi). Kan beliau dipanggil, Menko Polhukam dipanggil, saya tidak. Pasti ada dikasih tahu lah, saya juga sering dikasih tahu, tak ada masalah," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO