Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada semua jajarannya agar jangan membuat kegaduhan politik. Arahan itu disampaikan Jokowi dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Senin (2/10/2017).
"Arahan presiden, ya damai, tak ada kegaduhan. Kalau di luar orang politik segala macam, maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet tak boleh," kata Ryamizard di kompleks Istana Kepresidenan.
Meski tak menyebut bahwa arahan itu terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ryamizard mengatakan perintah presiden tersebut ditujukan untuk seluruh aparatur negara.
"Ya tahu sendiri lah, tapi yang jelas ke depan tak boleh lagi," tukasnya.
Beberapa waktu lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan ada institusi pengadaan 5.000 senjata dengan mencatut nama presiden. Pernyataan Gatot itu menjadi polemik.
Atas pernyataan itu, kata Ryamizard, Panglima TNI telah ditegur oleh Presiden Jokowi.
"Saya rasa sudah (Gatot ditegur Jokowi). Kan beliau dipanggil, Menko Polhukam dipanggil, saya tidak. Pasti ada dikasih tahu lah, saya juga sering dikasih tahu, tak ada masalah," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar