Suara.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah tiga kali menonton film "Pengkhianatan G30S/PKI". Terakhir Jokowi menontonnya di Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, yang menggelar nonton bareng, pada Jumat (29/9/2017) malam.
Didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, kepala negara menonton film garapan Arifin C. Noer yang dirilis tahun 1984 tersebut hingga selesai.
"Nonton barengnya kan 4,5 jam saya lihat. Ini yang ketiga kali saya nonton," kata Jokowi usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
Terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jokowi meminta agar masyarakat bisa memaknainya sebagai pelajaran untuk bangsa Indonesia ke depan.
Ada tiga poin yang disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta ini terkait pembelajaran tersebut. Pertama, jangan sampai sejarah kelam peristiwa 30 September 1965 terulang kembali.
"Jangan sampai sejarah kelam zaman PKI itu terulang kembali. Kedua pegang teguh Pancasila, jaga persatuan, jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," ujar dia.
Ketiga, Jokowi menegaskan pemerintahannya berpegang teguh pada Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi atau partai politik terlarang di Tanah Air.
"Artinya apa komitmen kita, komitemen saya, komitmen pemerintah jelas, karena Tap MPRS 25 tahun 1966 (menyatakan) bahwa PKI itu terlarang. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang," kata dia.
Terakhir, Jokowi memerintahkan kepada semua jajarannya untuk menjaga ketentraman dan bersinergi membangun bangsa.
Baca Juga: Didepak Bayern, Tolak AC Milan, Ancelotti Incar Kursi Pelatih Ini
"Yang terkahir saya mengajak seluruh komponen bangsa dan saya perintahkan TNI-Polri serta seluruh lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang, tentram dan bersatu dalam menghadapi kompetisi global," ujar dia.
Berita Terkait
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga