Hasto Kristiyanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung ke pemilu tahun 2019.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Siang tadi, lembaga kajian Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden dan hasilnya memperlihatkan mayoritas publik puas terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Dari sisi kinerja Pak Jokowi, responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 7,95 persen, menyatakan puas 60,39 persen, kurang puas 27,23 persen, tidak puas sama sekali 2,26 persen, dan yang tidak menjawab 2,17 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Survei dilakukan terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi, pada 17 hingga 24 September 2017, melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Guntur Romli Singgung Pernyataan JK: Jokowi Dinilai Berkhianat ke Banyak Tokoh
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!