Hasto Kristiyanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung ke pemilu tahun 2019.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Siang tadi, lembaga kajian Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden dan hasilnya memperlihatkan mayoritas publik puas terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Dari sisi kinerja Pak Jokowi, responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 7,95 persen, menyatakan puas 60,39 persen, kurang puas 27,23 persen, tidak puas sama sekali 2,26 persen, dan yang tidak menjawab 2,17 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Survei dilakukan terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi, pada 17 hingga 24 September 2017, melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Rayakan Lebaran Bersama Keluarga dan Sahabat, Beri Pesan soal Persaudaraan
-
Megawati Gelar Open House Lebaran di Kantor PDIP, Beda dari Tahun Sebelumnya! Ada Apa?
-
Diplomasi Kilat Megawati: Jadi yang Pertama Ucapkan Selamat ke Pemimpin Baru Iran
-
Peringatan Keras PDIP Soal Perjanjian Tarif AS: Hati-hati, Jangan Ulangi Sejarah Freeport!
-
Adian Napitupulu Murka Ketua BEM UGM Diteror: Ini Kemunduran Demokrasi!
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan