Hasto Kristiyanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung ke pemilu tahun 2019.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Siang tadi, lembaga kajian Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden dan hasilnya memperlihatkan mayoritas publik puas terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Dari sisi kinerja Pak Jokowi, responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 7,95 persen, menyatakan puas 60,39 persen, kurang puas 27,23 persen, tidak puas sama sekali 2,26 persen, dan yang tidak menjawab 2,17 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Survei dilakukan terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi, pada 17 hingga 24 September 2017, melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
-
Ribka Tjiptaning PDIP: Soeharto 'Pembunuh Jutaan Rakyat' Tak Pantas Jadi Pahlawan!
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta