Hasto Kristiyanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung ke pemilu tahun 2019.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terburu-buru deklarasi. Prioritas PDI Perjuangan sekarang mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan KPU untuk menjadi peserta pemilu.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan sedang fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga akhir jabatan.
"Ya nanti kita ikuti tahapan-tahapan. Yang penting bagaimana PDIP semakin efektif memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi," kata dia.
Hasto juga menanggapi survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Jokowi teratas, tetapi masih di bawah 50 persen.
Menurut Hasto survei merupakan indikator opini masyarakat.
"Tentu saja kami menggunakan ini sebaik-baiknya untuk membangun kepercayaan rakyat, akan tiba saatnya bagi kami untuk mendeklarasikan pasangan Presiden dan wakil," kata dia.
Siang tadi, lembaga kajian Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden dan hasilnya memperlihatkan mayoritas publik puas terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Dari sisi kinerja Pak Jokowi, responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 7,95 persen, menyatakan puas 60,39 persen, kurang puas 27,23 persen, tidak puas sama sekali 2,26 persen, dan yang tidak menjawab 2,17 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Survei dilakukan terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi, pada 17 hingga 24 September 2017, melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
PDIP Jabar Siapkan Relawan Kesehatan Desa, Hasto Kristiyanto: Kemanusiaan di Atas Politik Elektoral
-
Hasto Kristiyanto: Satyam Eva Jayate Adalah Benteng Moral PDIP Tegakkan Kebenaran
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!