- Megawati sampaikan model rekonsiliasi damai Indonesia dalam forum Human Fraternity di Abu Dhabi.
- Kepemimpinan perempuan ditekankan sebagai kekuatan untuk merawat dan merangkul, bukan menindas rakyat.
- Megawati mengenang penyelesaian konflik Poso dan Ambon melalui pendekatan kekeluargaan serta keadilan.
Suara.com - Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memaparkan model rekonsiliasi damai Indonesia di panggung internasional. Hal itu disampaikannya dalam forum Human Fraternity Majlis yang digelar di Museum Nasional Zayed, Abu Dhabi, Selasa (3/2/2026).
Dalam pidatonya, Megawati menekankan bahwa esensi kepemimpinan perempuan bukanlah tentang dominasi, melainkan kemampuan untuk merawat dan merangkul. Di hadapan para tokoh dunia, ia menegaskan bahwa kekuasaan sejati harus dijalankan dengan naluri pelindung yang kuat dan menolak penggunaan kekuatan yang bersifat menindas.
"Sebagai seorang perempuan, saya membawa keyakinan bahwa kepemimpinan bukan tentang dominasi, melainkan tentang upaya merangkul dan merawat, serta bukan menindas," ujar Megawati sebagaimana dikutip dari keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Megawati membagikan pengalaman historisnya saat memimpin Indonesia melewati masa transisi demokrasi yang penuh tantangan pada awal dekade 2000-an. Salah satu ujian terberat yang dihadapinya adalah konflik horizontal di Poso dan Ambon yang sempat mengancam persatuan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa kunci penyelesaian konflik tersebut bukanlah melalui militerisme atau tindakan represif, melainkan pendekatan kekeluargaan dengan hadirnya negara sebagai penengah yang adil.
"Dalam situasi saat itu, sebagai kepala negara, saya membawa negara hadir bukan sebagai kekuatan represif, melainkan sebagai penjamin rekonsiliasi dengan semangat kekeluargaan," ungkapnya mengenang masa kepemimpinannya bersama Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Lebih lanjut, Megawati menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepekaan untuk mendengar denyut kehidupan rakyatnya. Ia menekankan bahwa kewenangan formal tidak akan efektif tanpa adanya empati sosial dan keadilan. Baginya, persaudaraan kemanusiaan (human fraternity) harus menjadi fondasi utama dalam memimpin di tengah dunia yang kian terpecah.
"Tugas pemimpin adalah membangun kepercayaan dengan menempatkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan," tegasnya.
Dalam forum prestisius tersebut, Megawati didampingi oleh putra sekaligus Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, serta Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha.
Baca Juga: Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
Megawati menjadi pembicara bersama sejumlah pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Timor Leste Ramos Horta, serta para Ibu Negara dari Lebanon, Pakistan, Kolombia, Uzbekistan, dan perwakilan dari Azerbaijan. Forum ini dimoderatori oleh Mina Al-Oraibi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?