- Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mengkritik dukungan total Presiden Jokowi terhadap PSI.
- Guntur menuding ambisi kekuasaan keluarga telah mendorong Jokowi melanggar etika dan konstitusi politik.
- Dukungan terbuka Jokowi kepada PSI dinilai sebagai bentuk pengkhianatan politik terhadap partainya, PDIP.
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik keras terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai Jokowi kini menunjukkan dukungan terbuka dan total kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Menurut Guntur, langkah tersebut menandai perubahan prioritas politik Jokowi yang dinilai lebih berfokus pada masa depan kekuasaan keluarga ketimbang kepentingan bangsa secara luas.
Dukungan ke PSI Dinilai Terlalu Jauh
Guntur menyebut Jokowi saat ini berada dalam posisi “mati-matian” mendukung PSI. Ia menilai, intensitas dukungan tersebut tidak lagi sekadar sikap politik biasa, melainkan mencerminkan keterlibatan personal yang sangat dalam.
“Tak ada yang dipikirkan oleh Jokowi setiap detik, yang menjadi beban hidupnya sehingga menderita secara batin sampai-sampai diserang penyakit yang misterius, kecuali terus memikirkan bagaimana ia dan keluarganya harus berkuasa,” ujar Guntur dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).
Pernyataan itu menggambarkan pandangan Guntur bahwa ambisi politik keluarga disebut telah menjadi beban psikologis bagi Jokowi sendiri.
Tuduhan Penyimpangan Kekuasaan
Lebih jauh, Guntur menuding ambisi tersebut berdampak pada cara-cara politik yang dinilainya mencederai demokrasi. Ia menyebut adanya dugaan praktik yang melanggar etika politik dan semangat konstitusi.
“Sayangnya hal itu dilakukan oleh Jokowi dengan menghalalkan segala cara: berkhianat, berbohong, politik adu domba, mengangkangi konstitusi, cawe-cawe ke lembaga penegak hukum, untuk memastikan dia dan keluarganya terus memegang kekuasaan,” tegasnya.
Baca Juga: Belum Jadi Kader Resmi, Jokowi Disebut Sudah Ajak Relawannya untuk Masuk PSI
Tudingan tersebut merujuk pada sejumlah peristiwa politik nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, serta sikap Jokowi yang dinilai menunjukkan keberpihakan pada PSI.
Dianggap Mengkhianati PDIP
Sebagai kader yang dibesarkan PDI Perjuangan, Jokowi dinilai telah menjauh dari partai yang mengusungnya menjadi presiden selama dua periode. Guntur menyebut dukungan terbuka kepada PSI sebagai bentuk pengkhianatan politik terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, dinamika ini bukan sekadar perbedaan pilihan politik, tetapi mencerminkan pergeseran loyalitas yang berdampak besar pada peta kekuatan politik nasional.
Sorotan terhadap Politik Dinasti
Pernyataan Guntur sekaligus mempertegas kritik lama soal dugaan politik dinasti dalam lingkar kekuasaan nasional. Dukungan terhadap PSI dinilai menjadi bagian dari upaya memperpanjang pengaruh politik keluarga Jokowi di panggung nasional.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun PSI terkait pernyataan Guntur Romli tersebut.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi