Suara.com - Pemerintah telah memutuskan meningkatkan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 138 persen, yakni dari Rp17,318 triliun pada 2017 menjadi Rp41,295 triliun pada 2018.
"Kenaikan pertama pada anggaran program keluarga harapan (PKH), dari 6 juta menjadi 10 juta penerima manfaat. Kenaikan kedua terjadi karena adanya pergeseran anggaran subsidi beras sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Bansos Rastra," terang Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, usai rapat kerja dengan DPR RI Komisi VIII, di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Mensos menambahkan, anggaran subsidi Rastra sebelumnya ada di BA BUN 999 di Kementerian Keuangan. Pada 2018, anggaran tersebut dialihkan ke BA 027 di Kementerian Sosial, mengingat subsidi Rastra sudah terkonversi menjadi BPNT dan Bansos Rastra.
"Pengalihan subsidi Rastra dari anggaran Kemenkeu ke anggaran Kemensos ini menjadikan anggaran Kemensos naik drastris, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran saja," tutur Khofifah.
Ia menjelaskan, pengalihan anggaran subsidi Rastra menjadi BPNT merupakan keputusan strategis pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial di bidang pangan secara lebih komprehensif, mengingat keluarga penerina manfaat dapat mengonversikan bantuan pangan dalam bentuk beras, telur, minyak goreng, dan gula.
Keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan top up sebesar Rp 110 ribu setiap bulan. Konversi ini juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan ketidaktepatan waktu, sasaran, kualitas, maupun jumlah bansos.
Ada dua hal yang menjadi fokus kinerja Kemensos pada 2018. Pertama, peningkatan efektivitas dan penguatan program perlindungan dan jaminan sosial, yang dilakukan melalui PKH, dari 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.
Kedua, agar penyaluran subsidi tepat sasaran, maka pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan beras sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai dan menambah jumlah penerimanya.
Optimistis Menghadapi Tantangan
Tahun anggaran 2018, kata Mensos, merupakan tahun penuh tantangan. Ini terjadi, karena penambahan anggaran bansos tidak dibarengi dengan kenaikan anggaran penunjang untuk penyelenggaraan kegiatan.
"Postur anggarannya Rp720.608.591, atau hanya 1,74 persen dari komposisi anggaran pagu alokasi tahun anggaran 2018," terang Mensos.
Namun demikian, lanjutnya, Kemensos berkomitmen, minimnya anggaran penunjang bukan halangan. Ini merupakan tantangan bagi seluruh awak kementerian yang dipimpinnya untuk bekerja keras mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kuncinya adalah disiplin dan sinergi di internal Kemensos. Saya yakin dan optimistis, hal ini tetap bisa berjalan maksimal," tambahnya.
Selanjutnya, Khofifah juga meminta pemda dapat memaksimalkan pemantauan dan dukungan terhadap pelaksanaan kedua program ini.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kemensos dan Suara.com)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna