Suara.com - Penggunaan diksi "pribumi" oleh Anies Baswedan saat ia memberikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10) malam, menuai polemik.
Secara hukum, ia dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sebab, terma "pribumi" telah dilarang digunakan oleh pejabat negara. Ia juga sudah dilaporkan ke polisi karena persoalan ini.
Sementara dalam dunia politik serta akademik, penggunaan diksi "pribumi" oleh Anies menuai banyak kecaman. Sebab, Anies seharusnya tak menggunakan terma itu kalau ingin menyatukan warga Ibu Kota yang terpecah belah saat Pilkada 2017.
Kritik dan kecaman terhadap Anies tak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Tom Pepinsky, Profesor Program Asia Tenggara di Cornell University, Amerika Serikat, menilai pidato Anies menunjukkan dukungan terhadap kaum intoleran.
"Anies telah melipatgandakan retorika religius identitarian yang mendukung kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang mendukung kampanye dan mendorongnya naik ke tampuk kekuasaan di Jakarta," tulis Pepinsky dalam opininya di New Mandala, Selasa (17/10/2017).
Ia menilai, melalui pidato inaugural tersebut, Anies kembali mempersoalkan warisan kolonial setelah 70 puluh tahun Indonesia merdeka.
Anies, kata Pepinsky, mampu menyusun pesan politik yang kuat untuk menyerukan kepada pendyukungnya mengenai dampak sosial ekonomis kolonialisme.
"Pada titik ini, dia atau siapa pun yang menyusun pidatonya, memang benar," tukasnya.
Baca Juga: Ahmad Dhani Resmi Jadi Politikus Gabung Partai Gerindra
Namun, kata Pepinsky, konteks kolonialisme dalam pidato itu tidak cocok diutarakan Anies yang menjadi gubernur. Menurutnya, pidato seperti itu cocok kalau diutarakan seorang presiden.
"Ini adalah pidato presiden, bukan pidato gubernur. Penampilannya persis seperti pidato kandidat yang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti Pilpres 2019. Ia telah menempatkan Jakarta sebagai pusat politik nasional dan mempertaruhkan klaim dirinya sendiri sebagai politikus nasional," jelasnya.
Indikasi itu, terusnya, diperkuat dengan banyaknya kutipan-kutipan bahasa daerah seperti Aceh, Batak, Banjar, Madura, Minahasa, Minang, dalam pidato Anies.
"Melalui kutipan-kutipan memakai bahasa daerah itu, dia memberikan pesan bukan hanya pada pendukungnya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, 'hei, aku juga berbicara kepada lain' seperti itu," terangnya.
Ia mengungkapkan, setiap orang Indonesia yang mendengar pidato ini akan mengerti bahwa diksi "pribumi" dalam pidato tersebut menargetkan keturunan Tionghoa yang memunyai sejarah panjang, yakni sejak era kolonial.
"Anies tampaknya lupa bahwa dirinya berasal dari Hadrami (Yaman). Sebagai alternatif, dia mungkin tidak lupa sama sekali, tapi dia tahu bahwa elite Arab Indonesia yang kaya raya itu tidak didiskriminasi seperti yang terjadi pada Tionghoa di Jakarta," tandasnya.
Berita Terkait
-
Soal 'Pribumi' Anies, Gerindra: Tak Perlu Dilaporkan ke Polisi
-
Wakil Ketua DPR: Wajar Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi
-
Hari Kedua Menjabat, Giliran Buruh Demo Tuntut Janji Anies-Sandi
-
Anies dan Sandiaga Tunggu Panggilan Presiden Bahas Reklamasi
-
Kesaksian Tokoh Tionghoa Saat Dengar Pidato Anies Sebut Pribumi
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Soroti Ancaman Denda Rp500 Juta dan Kontrol Global
-
Siswa SMK Karawang Terancam Hukuman Mati Usai Rencanakan Pembunuhan Adik Kelas
-
Polda Metro Jaya Kini Dijabat Jenderal Bintang 3, Asep Edi Suheri Naik Pangkat Jadi Komjen
-
Bos PT Cordelia Bara Utama Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ilegal Samin Tan!
-
Brimob dan Tim Perintis Gerebek Balap Liar di Taman Mini, Remaja dan Motor Bodong Diamankan
-
Meski Hirup Udara Bebas, 3 Legislator NTB Tetap Dihantui Status Terdakwa Gratifikasi
-
Iran Blokir Kiriman Senjata AS di Selat Hormuz, Pendapatan Negara Diprediksi Meroket
-
Stasiun Tugu dan Lempuyangan Membeludak, Okupansi KA Daop 6 Melejit di Libur Kenaikan Yesus Kristus
-
Jejak Heri Black dalam Skandal Bea Cukai: KPK Incar Keterangan Sang Pengusaha Usai Geledah Rumahnya