Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi Lieus Sungkharisma [suara.com/Bowo Raharjo]
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi Lieus Sungkharisma menilai isi pidato perdana Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10/2017), lalu, tidak bernada rasis. Tokoh Tionghoa ini ada di lokasi ketika Anies pidato.
"Kebenaran saya ada di situ (ketika Anies pidato). Itu pidato justru menyemangati kita sebagai bangsa yang pernah dijajah. Jadi salah kalau dibilang rasis, saya dengar itu malah semakin bersemangat," kata Lieus kepada Suara.com, Rabu (18/10/2017).
Pidato Anies menjadi polemik gara-gara dia memasukkan kata pribumi di dalamnya.
Menurut Lieus kata pribumi yang disampaikan Anies dalam konteks perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, bukan dalam konteks sekarang.
"kata yang disampaikan itu kan kenyataan sejarah, dulu kan ada penjajah dan masyarakat Indonesia yang disebut pribumi. Pribumi harus bangkit dong, saya malah termotivasi dengan pidato itu karena saatnya kita bangkit," kata Lieus.
Menurut Lieus kalangan yang mempermasalahkan pidato Anies merupakan kelompok yang tidak mau menerima kemenangan Anies dan Sandiaga Salahudin Uno di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Itu kan yang merasa tersinggung kelompok yang kemarin kalah belum menerima kenyataan. Jadi sangat sensitif gitu ya. Orang kok sebut pribumi langsung ngambek. Saya saja dibilang bukan pribumi saya nggak sama sekali marah loh," kata Lieus.
Ratusan pengacara yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air akan pasang badan membela Anies.
"Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara seksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut," kata Ketua ACTA Krist Ibnu T. Wahyudi melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Menurut dia secara kontekstual Anies menyampaikan istilah pribumi secara tepat yaitu saat berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme di masa sebelum kemerdekaan.
Saat itu, kata dia, topiknya mengenai bagaimana pribumi dulu ditindas oleh penjajah.
"Saya fikir mereka yang menuduh Anies rasis mesti belajar sejarah. Padahal Bung Karno pernah berpesan jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah). Dari kecil kita semua tahu memang benar dahulu pribumi pernah dijajah oleh kolonialis," kata Krist.
Krist mengatakan secara redaksional istilah yang disampaikan Anies juga tidak masalah. Secara persis Anies menyebutkan “ Dulu kita semua pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,". Penggunaan kata “kita semua pribumi” jelas membutikan bahwa yang dimaksud Anies adalah semua elemen bangsa Indonesia yang berhadap-hadapan dengan kolonialis asing."
"Kami minta Mas Anies tidak perlu risau dengan laporan ke polisi terkait pidato tersebut. Mas Anies konsentrasi saja kerja melayani rakyat Jakarta. Kami yakin urusan ini tidak akan ke mana-mana dan tidak ada celah untuk menjerat Mas Anies secara hukum," katanya.
Kemarin, aktivis yang tergabung dalam Organisasi Banteng Muda Indonesia melaporkan Anies ke Bareskrim.
Pemakaian kata pribumi dianggap tidak sesuai Instruksi Presiden Tahun 26 Tahun 1998 menyangkut larangan penggunaan kata pribumi. Pernyataan Anies dinilai menciderai UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
"Kebenaran saya ada di situ (ketika Anies pidato). Itu pidato justru menyemangati kita sebagai bangsa yang pernah dijajah. Jadi salah kalau dibilang rasis, saya dengar itu malah semakin bersemangat," kata Lieus kepada Suara.com, Rabu (18/10/2017).
Pidato Anies menjadi polemik gara-gara dia memasukkan kata pribumi di dalamnya.
Menurut Lieus kata pribumi yang disampaikan Anies dalam konteks perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, bukan dalam konteks sekarang.
"kata yang disampaikan itu kan kenyataan sejarah, dulu kan ada penjajah dan masyarakat Indonesia yang disebut pribumi. Pribumi harus bangkit dong, saya malah termotivasi dengan pidato itu karena saatnya kita bangkit," kata Lieus.
Menurut Lieus kalangan yang mempermasalahkan pidato Anies merupakan kelompok yang tidak mau menerima kemenangan Anies dan Sandiaga Salahudin Uno di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Itu kan yang merasa tersinggung kelompok yang kemarin kalah belum menerima kenyataan. Jadi sangat sensitif gitu ya. Orang kok sebut pribumi langsung ngambek. Saya saja dibilang bukan pribumi saya nggak sama sekali marah loh," kata Lieus.
Ratusan pengacara yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air akan pasang badan membela Anies.
"Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara seksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut," kata Ketua ACTA Krist Ibnu T. Wahyudi melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Menurut dia secara kontekstual Anies menyampaikan istilah pribumi secara tepat yaitu saat berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme di masa sebelum kemerdekaan.
Saat itu, kata dia, topiknya mengenai bagaimana pribumi dulu ditindas oleh penjajah.
"Saya fikir mereka yang menuduh Anies rasis mesti belajar sejarah. Padahal Bung Karno pernah berpesan jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah). Dari kecil kita semua tahu memang benar dahulu pribumi pernah dijajah oleh kolonialis," kata Krist.
Krist mengatakan secara redaksional istilah yang disampaikan Anies juga tidak masalah. Secara persis Anies menyebutkan “ Dulu kita semua pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,". Penggunaan kata “kita semua pribumi” jelas membutikan bahwa yang dimaksud Anies adalah semua elemen bangsa Indonesia yang berhadap-hadapan dengan kolonialis asing."
"Kami minta Mas Anies tidak perlu risau dengan laporan ke polisi terkait pidato tersebut. Mas Anies konsentrasi saja kerja melayani rakyat Jakarta. Kami yakin urusan ini tidak akan ke mana-mana dan tidak ada celah untuk menjerat Mas Anies secara hukum," katanya.
Kemarin, aktivis yang tergabung dalam Organisasi Banteng Muda Indonesia melaporkan Anies ke Bareskrim.
Pemakaian kata pribumi dianggap tidak sesuai Instruksi Presiden Tahun 26 Tahun 1998 menyangkut larangan penggunaan kata pribumi. Pernyataan Anies dinilai menciderai UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Komentar
Berita Terkait
-
Terverifikasi Hoaks, Video Bernarasi TKA China Hajar Warga di Sulawesi Tengah Tidak Benar
-
Bawa-bawa Pribumi saat Kisruh Soal Ruko di Pluit, PSI Sebut Ketua RT Riang Prasetya Rasis
-
Aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia Karena Penyakit Jantung, Inikah Pemicunya?
-
Rekam Jejak Aktivis Lieus Sungkharisma yang Meninggal Dunia, Pernah Dukung Jokowi dan Prabowo
-
BERITA DUKA Aktivis Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia, Fadli Zon: Sungguh Sedih
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
Terkini
-
Aksi Hari Tani Bubar: DPR Kabulkan Tuntutan, Lembaga Agraria Langsung di Bawah Presiden?
-
Ratusan Siswa Cipongkor Tumbang Keracunan MBG, Gejala Mual, Sesak Napas, Hingga Kejang-kejang
-
Ditemui Utusan Istana, Serikat Petani Indonesia Sampaikan 6 Tuntutan Reforma Agraria
-
'Turunkan Menteri, Bukan Aparat' KPA Desak Perubahan Total Penanganan Konflik Agraria di DPR
-
Muncul Desakan KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Begini Reaksi Cak Imin
-
Beda Kasus Ijazah Jokowi vs Gibran: Bapak-Anak Terus Disentil Geng Roy Suryo dan Dokter Tifa
-
Baru Terserap 22 Persen, FSGI Desak Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru
-
Hari Tani Nasional 2025: Gerbang Tani Soroti Ketimpangan Tanah dan Mendesak Reforma Agraria
-
Kepala BGN Buka Suara! Ungkap Biang Kerok Ratusan Siswa Cipongkor Keracunan MBG, Ini Penyebabnya
-
Ijazah Gibran Diragukan, Pakar Pendidikan Internasional Bongkar Fakta Sebaliknya