Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Jawa Timur, memperkirakan pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 di daerah ini bisa mencapai 30 persen dari daftar pemilih tetap yang diperkirakan mencapai 650 ribu pemilih.
Ketua KPU Kota Malang Zainudin mengatakan jumlah DPT dalam pilkada 2018 sekitar 650 ribu jiwa dan 30 persen di antaranya pemilih pemula.
"Setiap tahun ada penambahan pemilih pemula sekitar 1 hingga 2 persen," kata Zainudin dikutip dari Antara.
Pemilih pemula tersebut, kata, menjadi bidikan prioritas agar hak politik mereka dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa disalurkan. Secara keseluruhan, KPU menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 meningkat, minimal bisa mencapai 70 persen dari jumlah DPT yang tercatat.
Pada pilkada 2013, katanya, partisipasi pemilih masih kurang dari 65 persen dari DPT. Oleh karena itu, KPU berharap dalam Pilkada 2018 partisipasi pemilih meningkat menjadi 70 persen.
Untuk mewujudkan peningkatan angka partisipasi pemilih tersebut, KPU telah menyiapkan berbagai program dan strategi, di antaranya metode sosialisasi tatap muka dengan seluruh stakeholder, serta keliling ke titik keramaian seperti pasar, mall, dan terminal.
Selain itu, katanya, pihaknya juga akan gencar sosialisasi ke titik-titik rawan, pemilih pemula, kaum disabilitas, dan organisasi keagamaan. Langkah itu ditopang upaya turun langsung ke 57 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan.
Bahkan, kata Zaenuddin, tidak menutup kemungkinan KPU akan mendatangkan artis Ibu Kota untuk menggaet pemilih pemula sekaligus meningkatkan angka partisipasi warga dalam perhelatan Pilkada, baik untuk pemilihan Wali Kota Malang maupun Gubernur Jawa Timur.
Jumlah DPT Pilkada 2013 sebanyak 621 ribu pemilih. Sementara pada Pilkada 2018 diperkirakan ada sekitar 650 ribu pemilih. Pilkada Kota Malang akan digelar serentak pada 2018 bersamaan dengan pilgub Jawa Timur.
Pemilih sebanyak 650 ribu orang itu bakal disebar di 1.400 tempat pemungutan suara (TPS) atau bertambah 200 TPS dari Pilkada 2013. Dari 1.400 TPS tersebut ada sejumlah TPS yang berkategori rawan dan sangat rawan.
Tag
Berita Terkait
-
Sempat Dicopot Usai Tragedi Kanjuruhan, Eks Kapolres Malang Ferli Hidayat Jabat Koorspripim Polri
-
Gunung Semeru Erupsi Lima Kali Pagi Ini, Warga Diminta Jauhi Radius 13 Kilometer
-
Teknologi Balap Moto2 Gebrak Lintasan Black Drag Bike di Kanjuruhan
-
Ada yang Sebut Harga Beras Mahal, Prabowo: Suruh Tanam Padi Sendiri!
-
Tak Perlu ke Papua, Malang Punya Destinasi Cantik Bak Raja Ampat
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan