Suara.com - Konsolidasi kekuasaan di tangan Putra Mahkota Dinasti Saud, Mohammed bin Salman, telah menjalar ke semua aspek kehidupan rakyat, termasuk elite yang tak tersentuh. 11 Pangeran, 4 menteri, dan puluhan mantan menteri ditangkap karena korupsi.
Di luar pusat perbelanjaan Riyadh bulan lalu, Zeina Farhan sedang berjalan dengan kerudung di bahunya saat mobil polisi syariah berhenti. Dia terdiam, takut, saat seorang pria di kursi pengemudi menurunkan jendelanya.
"Tolong nona, bisakah kamu menutupi rambutmu," tanya sang polisi. "Saya bilang ok. Setelahnya polisi itu bilang terima kasih, dan dia pergi. Begitu saja. Sunggung menakjubkan," tutur Zeina, seperti dilansir The Guardian, Selasa (7/11/2017).
Seperti perempuan Saudi lainnya, hampir seluruh kehidupan dewasa Zeina terus dihantui ketakutan terhadap polisi syariah. Perempuan yang nekat tak memakai jilbab di tempat umum, dulu akan ditangkap dan dipenjara.
"Hinaan, penjara, cambuk, rasa malu, begitulah dulu. Tapi sekarang, melihat mereka (polisi syariah) berubah, sangat menakjubkan," tukas perempuan berusia 32 tahun itu.
Polisi syariah, bagi perempuan seperti Zeina, selalu dianggap seperti "kutukan". Namun, dalam kurun waktu setahun terakhir, banyak kewenangan polisi syariah yang dilucuti.
Mereka tak lagi dibolehkan menangkap dan menentukan apa yang benar atau salah. Puncaknya, pekan lalu, Kerajaan Arab Saudi meneken keputusan yang membuat kepolisian syariah tak lagi menjadi satuan sendiri, melainkan di bawah kuasa kementerian dalam negeri.
Potret buram kerajaan dan negeri itu telah berubah secara signifikan sejak 6 bulan silam. Persisnya saat Putra Mahkota Kerajaan Saudi, Mohammed bin Salman, menerapkan sejumlah kebijakan reformasi di segala aspek kehidaupan masyarakat sipil.
Tak ayal, reformasi itu memakan "tumbal". Sabtu (4/11) pekan lalu, 30 bangsawan senior kerajaan ditangkap atas tuduhan korupsi. Mereka lantas ditahan di sebuah hotel mewah, yakni Ritz Carlton.
Baca Juga: Wanita Berjilbab Nyanyikan 'Ave Maria' di Misa Requiem Temannya
"Semua ini adalah pesan kepada dunia, bahwa Saudi sudah terbuka, terutama untuk bisnis global. Investor perlu memiliki keyakinan bahwa mereka bisa datang ke sini dan melakukan bisnis secara transparan," tegas seorang pejabat senior kerajaan.
Sejak awal pekan ini, warga Saudi mencoba memahami apa yang terjadi. Tak jarang mereka memuji Raja Salman dan sang putra mahkota yang menginisiasi reformasi.
"Dia (Raja Salman dan putra mahkota) merobek-robek sistem yang hampir mati yang telah disukai bangsawan di atas segalanya," kata seorang pengusaha senior Saudi.
"Mereka menghancurkan sistem elitisisme dalam negara. Mereka berupaya menciptakan sistem yang menempatkan warga sipil sebagai subjek," tambahnya.
Menantang Wahabiisme
Warga Saudi menilai, penangkapan banyak bangsawan senior atas tuduhan korupsi, merupakan upaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk mengonsolidasikan kekuasaan baru sebelum naik tahta. Sang pangeran ingin Kerajaan Saudi yang modern.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!