Suara.com - Tak lama setelah Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengumumkan pembentukan komite antikorupsi baru yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, komite langsung menahan 11 pangeran, empat menteri yang masih aktif, dan puluhan bekas menteri.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan Arab Saudi membentuk KPK untuk tujuan politik. Ini yang membuatnya berbeda dengan KPK di Indonesia yang dibentuk sebagai bentuk reformasi hukum.
"Kalau di Arab jadi suksesi politik internal. Sebagai alat suksesi pangeran pewaris kerajaan," kata Masinton kepada Suara.com, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Politikus PDI Perjuangan menambahkan KPK Indonesia dibentuk untuk memperkuat dua institusi penegak hukum, polisi dan kejaksaan. Sebab, pada masa Orde Baru dua institusi itu dijadikan alat kekuasaan untuk melakukan penghukuman.
Kemudian, pada masa reformasi, muncul desakan untuk membentuk KPK. Dengan harapan, lembaga tersebut menjadi trigger mekanisma pemberantasan korupsi.
"KPK Indonesia lahir dari desakan reformasi karena kekuatan Orde Baru pada saat sebelum reformasi itu kan menggunakan institusi penegakan hukum itu sebagai alat kekuasaan," ujarnya.
Ini yang membuat berbeda dengan KPK bentukan Arab Saudi yang berlatar belakang politik tadi. Di mana, KPK ini dibentuk untuk suksesi kekuasaan internal kekeluargaan kerajaan.
"KPK Arab begitu dibentuk dan langsung menangkap dalam tanda petik lawan-lawan pangeran mahkota yang disiapkan menggantikan Raja Salman. Jadi beda (KPK Indonesia dengan KPK Arab Saudi)," kata dia.
Salah satu kasus yang diusut KPK Arab Saudi yaitu dana bencana banjir yang menewaskan 120 orang di Kota Jeddah tahun 2009.
Setelah penyelidikan yang ditutup pada Desember 2014, pengadilan Arab Saudi menemukan 45 orang bersalah, termasuk pejabat senior. Mereka didakwa melakukan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik, pencucian uang dan operasi bisnis ilegal.
KPK Arab Saudi juga sedang menyelidiki wabah virus Middle East Respiratory Syndrome di Arab Saudi pada tahun 2014. Penyakit ini mengakibatkan sekiranya 300 kasus kematian.
Tag
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan