Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan potensi konflik pada pilkada serentak 2018 tinggi. Untuk mengantisipasi, KPU membutuhkan masukkan.
“Kenapa ini perlu didiskusikan, karena potensinya sangat tinggi terjadi konflik. Pertarungan 2018 paling melibatkan banyak hal, itu jadi rekor tertinggi,” kata Arief di ruang media center KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2017).
Kekhawatiran Arief masuk akal. Jumlah partisipan pilkada 2018 jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Mencapai 158 juta jiwa. Melibatkan 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota.
Anggaran yang diajukan KPU untuk pelaksanaan pilkada mencapai Rp11,9 triliun.
“Dari sisi anggaran, jumlah uang yang berputar di 2018 paling besar sejarah di Indonesia. 2015 pilkada sekitar Rp6,4 triliun, tidak termasuk yangg dikembalikan 20-25 persen. Tahun 2017, anggaran hanya Rp3,4 triliun. Kemudian, 2018 diajukan Rp11,9 triliun, itu tentu akan terkoreksi. Itu anggaran hanya untuk KPU, tidak termasuk anggaran TNI, Bawaslu pemerintah daerah dan kandidat,” tutur Arief.
Selain anggaran, konflik juga bisa dipicu jarak pelaksanaan pilkada dan pemilihan presiden 2019.
Banyaknya penyelenggara pilkada yang masa jabatannya telah habis juga dapat memicu konflik.
“Misalnya pihak penyelenggara pilkada di daerah habis masa tugasnya pada hari H pelaksanaan pemungutan suara, ternyata ada yang masa jabatannya diperpanjang. Jadi, kondisi ini bisa menimbulkan peserta melakukan kecurangan,” kata dia.
Arief berharap masukan kepada KPU untuk meminimalisir konflik.
“Nah ini yang ini membuat kami harus punya banyak catatan,” kata. (Maidian Reviani)
Berita Terkait
-
'Kartu Mati' MK untuk Parpol: Mengapa Keterwakilan 30 Persen Perempuan Kini Jadi Syarat Wajib?
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Menjual Nama Halte ke Parpol: Terobosan PAD atau Politisasi Ruang Publik?
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
Detik-Detik Mencekam Gempa Venezuela, Warga: Awalnya Ada Peringatan, Lalu Semua Berguncang Hebat
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Update Jumlah Korban Gempa Venezuela: 732 Warga, Ribuan Bangunan Rusak
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?