Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?

Suara.com - Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Ketujuh Joko Widodo atau Jokowi tak pernah berhenti jadi perbincangan di ruang digital. Apalagi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan salinan ijazah tersebut kepada pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi.

Dokumen ijazah merupakan salah satu syarat wajib pencalonan presiden yang tersimpan sebagai dokumen negara di KPU.

Berdasarkan sejarah perjalanannya, Jokowi telah melewati proses verifikasi dokumen saat mencalonkan diri pada Pilpres 2014 dan 2019.

Pada Pilpres 2014, proses verifikasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan Main Verifikasi Administrasi di KPU

Ketentuan mengenai ijazah sebagai syarat pencalonan diatur secara spesifik dalam Pasal 14 huruf (k) UU 42/2008. Aturan tersebut menyatakan bahwa bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain harus dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Selanjutnya, Pasal 16 dalam undang-undang yang sama memberikan mandat kepada KPU untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif.

Proses ini dibatasi waktu paling lama empat hari sejak diterimanya surat pencalonan. Hasil verifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan partai politik pengusung pada hari kelima.

Komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan bahwa mekanisme verifikasi pada 2014 berjalan sesuai dengan UU 42/2008 dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2014. Terdapat dua jenis syarat yang diserahkan, yakni syarat pencalonan dari partai politik dan syarat calon yang melekat pada individu capres-cawapres.

Baca Juga: Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK

“Semua dokumen syarat pencalonan atau syarat calon itu diserahkan kepada KPU di dalam satu jadwal tertentu,” ujar Hadar.

Setelah dokumen diterima, KPU menerbitkan surat tanda terima untuk menunjukkan kelengkapan berkas secara administratif.

Batasan Wewenang KPU: Kelengkapan vs Keaslian

Satu poin krusial yang sering menjadi salah paham di masyarakat adalah sejauh mana wewenang KPU dalam memeriksa dokumen. Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, KPU fokus pada verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, bukan melakukan uji laboratorium atau investigasi mendalam terhadap keaslian fisik dokumen secara mandiri.

“Kalau keaslian, saya kira tidak, karena kami berpegangan terhadap undang-undang maupun peraturan yang kami buat,” ungkap Hadar.

Secara administratif, KPU hanya memastikan apakah komponen dokumen yang dipersyaratkan sudah terpenuhi atau belum.

Wewenang untuk melakukan klarifikasi mengenai keaslian dokumen kepada pihak berwenang (seperti sekolah atau universitas) baru akan dilakukan jika ada masukan atau laporan resmi dari masyarakat.

Dalam konteks pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Hadar menyebutkan bahwa tidak ada laporan atau keberatan dari masyarakat yang masuk ke KPU terkait ijazah tersebut.

“Pada saat itu, tidak ada masukan dari masyarakat,” kata Hadar.

Tanpa adanya laporan masyarakat pada masa sanggah atau pengumuman calon, KPU tidak memiliki dasar hukum untuk berinisiatif melakukan verifikasi keaslian lebih lanjut karena secara administratif dokumen dianggap sudah cukup.

Validasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

Di tengah keraguan yang terus diproduksi di media sosial, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memberikan pernyataan resmi pada tahun 2022. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa Joko Widodo adalah benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM.

“Kami meyakini keaslian ijazah sarjana Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” ucap Ova.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap alumninya, terlepas dari jabatan politik yang disandang oleh lulusan tersebut.

Pihak universitas menyatakan bahwa data mengenai kelulusan Jokowi terdokumentasi dengan baik di sistem internal mereka.

Verifikasi serupa juga akan dilakukan UGM bagi alumni lain jika ada pihak yang memerlukan konfirmasi resmi mengenai status kelulusan untuk keperluan profesional.

Fenomena Post-Truth dan Teori Konspirasi

Polemik yang terus berulang ini dinilai oleh para ahli sebagai produk dari era post-truth. Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menyebutkan bahwa teori konspirasi ini tumbuh subur di tengah polarisasi politik yang tajam.

Banyak pengguna media sosial terjebak dalam teknik retorika Gish Gallop, yaitu strategi menghujani publik dengan argumen-argumen kecil yang tidak akurat secara bertubi-tubi untuk menciptakan kesan adanya kejanggalan.

Isu visual seperti perbedaan jenis huruf (font) atau penggunaan kacamata sering digunakan untuk memicu keraguan, meskipun secara teknis sudah dijelaskan oleh pihak universitas.

“Inilah post-truth, ketika emosi lebih dominan dalam membentuk persepsi ketimbang fakta-fakta logis,” ujar Septiaji.

Algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (echo chamber) membuat kelompok yang percaya pada teori konspirasi ini sulit menerima fakta administratif dan hukum yang telah tersedia.

Menurut Septiaji, fenomena ini menunjukkan adanya "kritisisme palsu". Alih-alih melakukan kritik substansial terhadap kebijakan pemerintah, sebagian masyarakat justru terjebak dalam lingkaran teori konspirasi yang sebenarnya sudah terjawab melalui prosedur hukum di KPU maupun klarifikasi resmi dari institusi pendidikan terkait.