Cegah Kerusakan Jalan, BBPJN VI Uji Coba Metode "Slurry Seal"

Menurutnya, dari segi pembiayaan, biaya slurry seal jauh lebih murah daripada melakukan pemeliharaan jalan dengan 1 lapis  AC WC.

“Program preventif ini perlu digalakkan.  Jangan layer aspal  dulu untuk jalan yang masih  bagus. Kita disarankan untuk memakai program preventif seperti slurry seal ,” ujarnya.

Dari Ciamis-Batas Jateng,  ada sekitar 5 km jalan yang  memiliki kondisi yang  sama. Jika hasil  uji coba ini memuaskan, maka 5 km jalan  itu akan diberikan slurry seal.  Sementara untuk ruas Banjar-Pangandaran belum bisa diterapkan, karena  lebar jalannya masih 6 m.

Penerapan slurry seal diutamakan di jalur utama dengan lebar 7 m,  pasalnya selama proses penerapan slurry seal akan diberlakukan buka tutup jalan, yang pasti menimbulkan antrean kendaraan cukup panjang.  Pengaplikasian slurry seal pun tidak  membutuhkan  banyak alat, hanya 1 truk scan road untuk mencampur dan menghampar bubur aspal. 

Di bak truk tersebut, material agregat, emulsi,  air, semen,dan aditif dicampur, kemudian di hamparkan ke permukaan jalan. Proses pengaplikasian slurry seal  pada 500 m bidang jalan bisa dilakukan dalam 30 menit. Slurry seal terdiri dari tiga jenis campuran, tergantung dari kerusakan jalan yang dihadapi.

Makin parah kerusakan pori jalan, makin banyak volume adukan  materialnya yang digunakan.

Kondisi Jalan Nasional di Wilayah PJN 2 Jawa Barat
Usai uji coba slurry seal di ruas Ciamis-Batas Jateng  km 125,  Budi Wiyono mengatakan, terdapat 8 PPK  untuk sekitar 800 km jalan nasional yang terdiri dari Nagrek-Batas Jateng,  Pantai Selatan Jabar, mulai dari Pangandaran-Cidaun-Jampang Kulon-Pelabuhan Ratu, ke  utara ke Cianjur-Batas Raja Mandala, ke arah Benda di barat.

Menurutnya, sempat terjadi keterlambatan penanganan long segmen, sehingga  sempat terdapat 11000 lubang jalan. Selain itu, masih banyak lebar jalan yang belum sama dengan standar 7 m, sehingga menghasilkan bottle  neck. Hal ini terjadi di daerah Pantai Selatan Jawa Barat, Pangandaran, Jampang Kulon, Pelabuhan Ratu, dan Cibadak.

“Padahal daerah selatan ini mendukung jalur wisata, mulai dari Ciwidey, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, dan Ciletung.  Jadi kalau ditempuh butuh waktu 1 hari 1 malam dari Pangandaran ke Pelabuhan Ratu,” ujar Budi.

Meski begitu, Budi tetap lega karena fungsionalitas jalan sudah tercapai.  

Permasalahan lainnya adalah longsoran badan jalan, karena ketika dilebarkan tidak dibuat drainase, seperti di wilayah  Sukabumi dan Cianjur. Di kedua wilayah tersebut, masyarakat juga menggunakan bahu jalan untuk berdagang sehingga menutup  drainase.

“Kami mengharapkan dukungan dari pemda terkait pedagang kaki lima. Kami kesulitan untuk menertibakannya. Jika terjadi longsor akibat tidak ada  drainase, maka hal ini  mengakibatkan dana perbaikan yang besar,” jelas  Budi.

Pada 2017 PJN 2, Jabar dipercaya mengelola anggaran sebesar Rp450 miliar, yang dipakai untuk pelebaran dan rekonstruksi  jalan.  Tahun 2018 PJN Wilayah 2 Jabar akan mendapatkan tambahan ruas  Soreang, akses Waduk Jatigede dan Cikijing-batas Jateng. Sementara untuk jembatan, menurut Budi, saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan, karena peralihan status jalan kabupaten menjadi provinsi, kemudian jalan nasional hanya dalam konteks administrasi saja, sedangkan kondisi struktur jembatannya masih di bawah standar jalan nasional.

Untuk penanganannya, ada beberapa titik jembatan yang dilakukan pemeliharaan berkala,  bahkan penggantian, seperti  Jembatan Cibaruyan. Budi menambahkan, banyak jembatan di wilayah kerjanya yang sudah tua karena dibangun pada 1980-an.

“Kita juga membutuhkan beberapa duplikasi jembatan, tetapi untuk tahun 2018, kami diminta  agar menjaga jembatan yang ada untuk fungsional dulu,” katanya.