Aburizal Bakrie [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kader partainya tetap solid, meskipun ketua umum Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Golkar supaya solid. Itu saja," kata Aburizal usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan pengganti Novanto sebagai ketua umum, Aburizal mengatakan tergantung pada dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi.
"Kita lihat nanti. Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Kita serahkan saja nanti tentu pada mekanisme partai. Itu nggak ada masalah, yang kerja daerah," tutur mantan ketua umum Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya segera menyikapi perkembangan usai KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setya Novanto.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat untuk menyikapi apa yang terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya Pak Novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Mahyudin di DPR.
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," Mahyudin menambahkan.
Partai Golkar, kata Mahyudin, akan menyiapkan bantuan hukum jika diminta Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani tuduhan terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mahyudin mengakui kasus Novanto berpengaruh pada psikologis kader Golkar, juga elektabilitas partai yang makin turun.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar wakil ketua MPR.
"Golkar supaya solid. Itu saja," kata Aburizal usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan pengganti Novanto sebagai ketua umum, Aburizal mengatakan tergantung pada dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi.
"Kita lihat nanti. Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Kita serahkan saja nanti tentu pada mekanisme partai. Itu nggak ada masalah, yang kerja daerah," tutur mantan ketua umum Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya segera menyikapi perkembangan usai KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setya Novanto.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat untuk menyikapi apa yang terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya Pak Novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Mahyudin di DPR.
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," Mahyudin menambahkan.
Partai Golkar, kata Mahyudin, akan menyiapkan bantuan hukum jika diminta Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani tuduhan terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mahyudin mengakui kasus Novanto berpengaruh pada psikologis kader Golkar, juga elektabilitas partai yang makin turun.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar wakil ketua MPR.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI