Aburizal Bakrie [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kader partainya tetap solid, meskipun ketua umum Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Golkar supaya solid. Itu saja," kata Aburizal usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan pengganti Novanto sebagai ketua umum, Aburizal mengatakan tergantung pada dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi.
"Kita lihat nanti. Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Kita serahkan saja nanti tentu pada mekanisme partai. Itu nggak ada masalah, yang kerja daerah," tutur mantan ketua umum Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya segera menyikapi perkembangan usai KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setya Novanto.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat untuk menyikapi apa yang terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya Pak Novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Mahyudin di DPR.
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," Mahyudin menambahkan.
Partai Golkar, kata Mahyudin, akan menyiapkan bantuan hukum jika diminta Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani tuduhan terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mahyudin mengakui kasus Novanto berpengaruh pada psikologis kader Golkar, juga elektabilitas partai yang makin turun.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar wakil ketua MPR.
"Golkar supaya solid. Itu saja," kata Aburizal usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan pengganti Novanto sebagai ketua umum, Aburizal mengatakan tergantung pada dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi.
"Kita lihat nanti. Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Kita serahkan saja nanti tentu pada mekanisme partai. Itu nggak ada masalah, yang kerja daerah," tutur mantan ketua umum Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya segera menyikapi perkembangan usai KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setya Novanto.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat untuk menyikapi apa yang terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya Pak Novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Mahyudin di DPR.
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," Mahyudin menambahkan.
Partai Golkar, kata Mahyudin, akan menyiapkan bantuan hukum jika diminta Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani tuduhan terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mahyudin mengakui kasus Novanto berpengaruh pada psikologis kader Golkar, juga elektabilitas partai yang makin turun.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar wakil ketua MPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!