Aburizal Bakrie [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kader partainya tetap solid, meskipun ketua umum Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Golkar supaya solid. Itu saja," kata Aburizal usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan pengganti Novanto sebagai ketua umum, Aburizal mengatakan tergantung pada dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi.
"Kita lihat nanti. Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Kita serahkan saja nanti tentu pada mekanisme partai. Itu nggak ada masalah, yang kerja daerah," tutur mantan ketua umum Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya segera menyikapi perkembangan usai KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setya Novanto.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat untuk menyikapi apa yang terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya Pak Novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Mahyudin di DPR.
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," Mahyudin menambahkan.
Partai Golkar, kata Mahyudin, akan menyiapkan bantuan hukum jika diminta Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani tuduhan terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mahyudin mengakui kasus Novanto berpengaruh pada psikologis kader Golkar, juga elektabilitas partai yang makin turun.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar wakil ketua MPR.
"Golkar supaya solid. Itu saja," kata Aburizal usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan pengganti Novanto sebagai ketua umum, Aburizal mengatakan tergantung pada dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi.
"Kita lihat nanti. Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Kita serahkan saja nanti tentu pada mekanisme partai. Itu nggak ada masalah, yang kerja daerah," tutur mantan ketua umum Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya segera menyikapi perkembangan usai KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setya Novanto.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat untuk menyikapi apa yang terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya Pak Novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Mahyudin di DPR.
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," Mahyudin menambahkan.
Partai Golkar, kata Mahyudin, akan menyiapkan bantuan hukum jika diminta Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani tuduhan terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mahyudin mengakui kasus Novanto berpengaruh pada psikologis kader Golkar, juga elektabilitas partai yang makin turun.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar wakil ketua MPR.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?
-
Sesumbar Donald Trump Usai 3 Kapal Perang AS Dibombardir Iran di Selat Hormuz
-
Skenario Jahat Zionis Israel Terkuak! Ciptakan Krisis Malnutrisi di Gaza
-
Viral Tampilan Sederhana Sultan Brunei Saat Wisuda Anak, Netizen: Tapi Jamnya Rp2,3 Miliar
-
Era Baru Dimulai, Robot Rp234 Juta Disumpah Jadi Biksu Buddha
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia