Presiden Joko Widodo berkurban sapi di Mesjid Agung Sukabumi. (suara.com/Erick Tanjung)
Presiden Joko Widodo tak mencampuri proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Jokowi menekankan KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen.
"Apa yang dilakukan KPK sesuai dengan kewenangan KPK, ya silakan saja dijalankan KPK, Presiden tidak ikut campur. Sekarang ini sudah wilayah hukum," kata juru bicara Jokowi, Johan Budi, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
Mengenai Novanto yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya semenjak KPK menerbitkan surat perintah penangkapan, Presiden tak berkomentar soal itu.
"Kalau soal ini kan domainnya DPR, bagaimana menyikapinya. Itu wilayah legislatif bukan eksekutif, DPR yang tepat menjawab bukan Presiden," ujar dia.
Jokowi juga enggan menanggapi tentang dijadikan alasan Novanto tidak mau memenuhi panggilan KPK. Novanto beralasan KPK harus mendapatkan izin Presiden untuk memeriksanya.
"Tadi kan sudah disampaikan, ikuti saja aturan. Sekali lagi, ini domainnya ada di KPK, KPK itu lembaga independen," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
-
Biodata dan Agama Kerenina Sunny, Adik Steve Emmanuel Jadi Menantu Setya Novanto
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta