Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta. [Suara.com/Dian Rosmala]
Siapa lagi yang akan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP?
"Apakah masih ada pihak lain yang diduga sebagai pelaku dalam kasus ini, tentu saja terbuka kemungkinannya sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Kalau yang kita sampaikan di persidangan sejumlah nama diduga mendapat aliran dana juga," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (21/10/2017).
Dalam perkara proyek e-KTP, sudah ada enam orang yang terjerat. Irman dan Sugiharto sudah divonis bersalah. Andi Agustinus alias Andi Narogong masih menjalani persidangan. Bekas anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Novanto masih proses.
"Saat ini kita fokus dulu pada tersangka yang sudah kita proses. Saat ini diproses penyidikan ada tiga orang tersangka yang sedang berjalan. Ada SN, MN, ASS," kata Febri.
Febri mengatakan penanganan kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun dilakukan secara paralel.
"Yang kita lakukan saat ini paralel. Pertama proses di bidang hukum yang mempelajari lebih lanjut dan di bidang penindakan. Kita berharap perkara ini ditangani sekuat-kuatnya agar kasus dan fakta ini bisa kita ungkap," kata Febri.
"Apakah masih ada pihak lain yang diduga sebagai pelaku dalam kasus ini, tentu saja terbuka kemungkinannya sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Kalau yang kita sampaikan di persidangan sejumlah nama diduga mendapat aliran dana juga," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (21/10/2017).
Dalam perkara proyek e-KTP, sudah ada enam orang yang terjerat. Irman dan Sugiharto sudah divonis bersalah. Andi Agustinus alias Andi Narogong masih menjalani persidangan. Bekas anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Novanto masih proses.
"Saat ini kita fokus dulu pada tersangka yang sudah kita proses. Saat ini diproses penyidikan ada tiga orang tersangka yang sedang berjalan. Ada SN, MN, ASS," kata Febri.
Febri mengatakan penanganan kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun dilakukan secara paralel.
"Yang kita lakukan saat ini paralel. Pertama proses di bidang hukum yang mempelajari lebih lanjut dan di bidang penindakan. Kita berharap perkara ini ditangani sekuat-kuatnya agar kasus dan fakta ini bisa kita ungkap," kata Febri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
-
KPK Tegaskan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Dikabulkan Pengadilan Singapura
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara